Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

Jawapes Bangkalan - Ribuan pelajar di Indonesia dilaporkan keracunan program makan bergizi gratis (MBG). Data pemerintah hingga September 2025 mencatat lebih dari 5.000 siswa terdampak, sementara Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut jumlahnya sudah mencapai 6.452 kasus.

Di Jawa Timur, kasus terjadi di Tuban dengan 6 siswa muntah darah, Lamongan 13 hingga 18 siswa keracunan, Bojonegoro 7 siswa, dan Pamekasan di Madura sedikitnya 20 siswa terdampak. Di Bangkalan, lebih dari 3.000 porsi MBG basi dan berulat, memicu evaluasi besar-besaran dan sorotan publik.

Istana menegaskan program MBG tidak akan dihentikan meski marak kasus keracunan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyatakan pemerintah tetap menjalankan program dengan peningkatan monitoring dan evaluasi. 

“Sampai hari ini MBG akan tetap jalan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/9/2025). 

Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan BGN, Kementerian Kesehatan, dan BPOM menindaklanjuti kasus keracunan serta memperkuat langkah pencegahan.

Wakil Bupati Bangkalan, Moh Fauzan Jakfar, menegaskan pihaknya akan meminta Satgas MBG Bangkalan memaksimalkan fungsi pengawasan dan segera berkoordinasi dengan BGN. 

“Satgas harus segera koordinasi agar pengawas internal BGN turun langsung ke lapangan,” kata Fauzan. Ia menekankan pentingnya memastikan penerapan SOP distribusi makanan agar kasus makanan basi dan berulat tidak terulang.

Sekjend Laskar Pemberdayaan dan Peduli Rakyat (LASBANDRA) Achmad Rifai menyoroti maraknya kasus di Madura, khususnya Bangkalan. Ia menegaskan perlunya pengawasan ekstra ketat agar makanan yang didistribusikan benar-benar layak konsumsi. 

“Kasus di Bangkalan harus jadi alarm nasional. Jangan sampai program yang seharusnya menyehatkan justru mencederai anak-anak kita,” ujar Rifai, Kamis (25/9/2025).

Sementara itu Sekjend Jaringan Warga Peduli Sosial (Jawapes) Indonesia, Rizal Diansyah Soesanto, ST, CPLA, menambahkan bahwa program MBG harus dievaluasi menyeluruh, tidak hanya teknis dapur tapi juga tata kelola. 

“Pemerintah wajib menjamin kualitas gizi dan keamanan makanan. Jangan sampai program ini sekadar formalitas tanpa menyentuh substansi kebutuhan masyarakat,” tegas Rizal.

Sedangkan JPPI mendesak Presiden untuk menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi total. Koordinator Program JPPI Ari Hadianto menilai masalah keracunan bukan hanya teknis, melainkan menyangkut tata kelola program di bawah BGN yang dinilai belum optimal. (Tim)

Baca Juga

View