Massa Anti Korupsi Dukung KPK Tuntaskan Kasus BPPD Sidoarjo

Pendemo saat melakukan aksi damai

Jawapes, SIDOARJO - Melanjutkan aksinya, Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sidoarjo Bersatu Anti Korupsi Sidoarjo terus gebrak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan dugaan korupsi yang terjadi dilingkup Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. Aksi damai yang digelar didepan Monumen Jayandaru, Alun-Alun Sidoarjo, Kamis sore (21/3/2024) sekaligus membagikan takjil ke pengguna jalan. 

Koordinator aksi antikorupsi, Nanang Haromain, meminta KPK benar-benar serius menegakkan supremasi hukum. Tidak hanya berhenti pada dua tersangka, AS dan SW saja. "Kami, masyarakat Sidoarjo, mendorong KPK untuk tegak lurus. Tegakkan supremasi hukum untuk menuntaskan kasus korupsi ini," tegas Nanang Haromain.

Menurut Nanang, saat melakukan konferensi pers dua kali di Gedung Merah Putih Jakarta, KPK menyatakan ada aliran dana pemotongan insentif ASN BPPD Sidoarjo yang diduga digunakan untuk keperluan Bupati Sidoarjo. Itu juga harus diusut tuntas.

"Kalau memang beliau tidak bersalah, segera putuskan. Biar penanganan kasus ini tidak ambigu. Biar semuanya clear,"  tambah Nanang yang juga peneliti tentang demokrasi itu.

Tapi, lanjut dia, jika memang dalam kasus BPPD Sidoarjo ini Bupati Sidoarjo terindikasi terlibat KPK harus segera menetapkan status hukumnya sebagai apa. "Kami akan terus mengawal kasus ini. Kalau perlu kami akan melakukan aksi di depan Gedung KPK," ujar Nanang Haromain.

Perlu diketahui, sebelumnya aksi gerakan Masyarakat Sidoarjo Bersatu Anti Korupsi (GM SBAK) pernah dilakukan. Namun kali ini, demo disebut merupakan jilid ketiga. (Tim) 

Pembaca