Rakor BBM Bersubsidi dan Pertambangan, Kajari Situbondo : Beberapa Rekomendasi Harus Ditindaklanjuti

 

Pelaksanaan rakor BBM Bersubsidi dan Pertambangan di ruang IR

Jawapes, SITUBONDO - Kajari Situbondo Nauli Rahim Siregar, SH., MH., bersama Sekdakab Situbondo Wawan Setiawan,SH., MH., pimpin rapat koordinasi tentang BBM bersubsidi dan pertambangan, bertempat di Ruang IR Kantor Pemkab, Selasa (15/11/2022). Acara rapat tersebut turut dihadiri aparat penegak hukum, pelaku usaha tambang dan SPBU, serta Kepala OPD terkait.

Kajari Situbondo, Nauli Rahim Siregar mengatakan, rakor ini berdiskusi dan koordinasi terkait persoalan yang ada di masyarakat, hasilnya ada beberapa rekomendasi yang harus ditindak-lanjuti. Prinsipnya apa yang tidak dilarang, maka bisa dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang normatif. Kemudian, kalau melanggar ketentuan yang ada harus diproses sampai ke pengadilan.

"Secara institusi saya bagian dari forkopimda, kami menampung segala keluhan yang ada di masyarakat dengan berdiskusi diantara forkompinda, sehingga bisa dicari solusi yang terbaik bagi semuanya," ungkapnya.

Sementara itu Wawan Setiawan mengatakan, kegiatan rakor ini tujuannya secara persuasif menginginkan tertib. Prinsipnya adalah semua usaha yang bergerak di pertambangan mempunyai perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihaknya telah menghimbau bagi pelaku usaha tambang yang mempunyai izin namun sudah habis agar diperbarui. Kemudian pelaku usaha tambang yang tidak punya izin, silahkan mengurus. Tambang yang sudah resmi agar menambang sesuai dengan luasan lokasi izinnya.

"Izin tambang ada klasifikasinya. Jadi kalau izin tambangnya bergerak di bidang pasir, maka tidak boleh melakukan penambangan di bidang andesit karena harus secara proporsional. Hasil pertemuan tadi ada harapan bahwa penyelenggaraan perizinan pertambangan di wilayah Kabupaten Situbondo semuanya berjalan dengan tertib dan lancar," jelasnya.

Lebih lanjut, Sekdakab Situbondo menerangkan, terkait SPBU membahas BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar. Diketahui bersama, animo masyarakat untuk mendapatkan BBM bersubsidi sangat besar dan sampai antri berkepanjangan. Namun dalam hal ini ada kuota yang diberikan oleh pertamina kepada SPBU.

"Tadi sudah dibangun komitmen bersama karena selama ini kita tidak punya data di pemerintah daerah. Setelah menbangun komunikasi melalui rakor, mereka (pelaku usaha SPBU) akan melaporkan ke pertamina dan tembusannya ke pemerintah daerah. Termasuk kuota yang diberikan pertamina kepada masing-masing SPBU, sehingga dalam hal ini kita bisa menghitung analisa kebutuhan," ucapnya.

Sekda Situbondo Wawan Setiawan menambahkan, tadi disampaikan oleh pertamina bahwa ada ruang yang disediakan bagi pemerintah daerah untuk memberikan masukan, usul dan saran.

"Sehingga misalkan kuotanya kurang, kita bisa memberikan usulan penambahan. Inilah bentuk komitmen pemerintah daerah, kita hadir terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat," imbuhnya. (Fit/Fin)

Pembaca