Jawapes Pasuruan - Polemik ramainya pemberitaan terkait proyek pembangunan kantor bupati dan kantor OPD dilingkungan kompleks perkantoran Raci, jadi sorotan anggota DPRD dan para penggiat lsm dan wartawan.
Diberitakan sebelumnya bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh satu rekanan yaitu PT. Jaya Etika Teknik, Surabaya. dengan total pekerjaan senilai hampir 7O milyar, sejak 10 Juni 2022 batas penandatanganan kontrak sudah dilakukan, namun sampai saat ini progres fisik sesuai schedule proyek pembangunan kantor bupati kurang lebih 40%, sedangkan kantor OPD masih kurang juga dari 40% atau cenderung melambat.
Maky ketua LSM Format menyatakan proyek dengan dana puluhan milyaran rupiah tersebut patut kita awasi pembangunan dan pelaksanaanya karena memakai anggaran dari uang rakyat, jangan sampai proyek tersebut berlanjut pada temuan APH atau KPK dalihnya.
"Saya akan melaporkan ke Kejaksaan dan KPK agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," tegasnya.
Disisi yang lain Aly Kacong, ketua LSM Mahalli juga mengkomentari terkait dengan kadis PU SDA Hari Aprilianto yang selalu pasang badan.
"Kadis PU SDA selalu pasang badan, baik menghadapi pertanyaan anggota DPRD ataupun Lsm dan Wartawan, mengesankan sebagai bumper pelaksana proyek, pertanyaannya apakah sesuai tupoksi atau memang bagian pengamanan internal " ujarnya.
Selanjutnya Hari Aprilianto saat dikonfirmasi di ruanganya oleh LSM Format dan awak media menyatakan tidak ada pengaman preman dalam proyek tersebut.
“Kalau hal tersebut menjadi permasalahan kami akan tegur pelaksananya, terkait progres, proyek tersebut sudah mencapai 40%, berharap Desember sudah rampung," tegasnya.
Masalah adanya dugaan bahwa Kadis PU SDA pasang badan atau sebagai bumper bagi pelaksana proyek, beliau menyatakan hanya menjalankan tugas saja demi tercapainya target proyek ini selesai sesuai rencana. (Red)
Pembaca
Posting Komentar