Saat di temui wartawan di rumahnya, Senin (7/10) Bayan (Tulus) dengan terus terang mengatakan, "Saya mengawasi pembangunan saja pak, kalau masalah belanja matrial, saya bon dulu ke toko, nanti yang bayar bendahara, nota/kwitansi juga sayapun nggak bawa sama sekali," jelasnya.
Untuk pembayaran upah tenaga kerjapun tidak sama, jalan paving upah tenaga kerja Rp.100 ribu untuk tukang dan Rp.80 ribu kuli. Sedangkan pembangunan TPT upah tukang Rp 125 ribu, kuli Rp 100 ribu, lanjutnya.
Beda lagi dengan keterangan pekerja saat di temui wartawan di lokasi proyek TPT, mereka mengatakan "Kuli di bayar Rp 80 ribu pak, kalau tukang Rp 100 ribu," ujarnya.
Bendahara desa saat di temui wartawan di rumahnya, mengatakan "Semua keuangan yang pegang Pak Kades, pak ", jelasnya. Sudah bukan rahasia lagi, dari penelusuran wartawan di beberapa desa, rata - rata keuangan dana desa yang pegang Kades.
Mereka sebagai pelaksana kegiatan maupun bendahara, hanya sekedar formalitas, untuk memenuhi kebutuhan adminitrasi. Plang proyekpun tidak terpasang di lokasi kegiatan pembangunan. Sedangkan pemenuhan untuk PKT (padat karya tunai) sebesar minimal 30% di duga tidak terpenuhi oleh Pemdes Ja'an.
Hal ini jelas suatu pelanggaran terhadap mandat SKB 4 menteri dan UU Desa No.6 Tahun 2014 serta prinsip - prinsip penggunaan Dana Desa. Diharapkan pada Dinas terkait untuk mrmberikan pembinaan dan sanksi pada oknum - oknum Pemdes yang mencari keuntung pribadi atau kelompok. Untuk sementara Kades tidak memberikan jawaban, saat di mintai penjelasan melalui telepone selulernya.(Hary/Eko)
View
Posting Komentar