Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

Jawapes Banjarnegara -
Kronologi dugaan menjual pohon jati aset desa, Kepala Desa (Kades) Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dikecam warganya.

Mekanisme penjualan aset desa ini tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur tentang pengelolaan aset desa, tanpa adanya musyawarah dengan lembaga terkait di wilayahnya, ungkap Sugeng Ketua BPD Desa Purwareja kepada Jawapes pada Kamis (20/6/2019).

Sugeng menambahkan bahwa dalam penjualan aset desa mestinya harus melalui musyawarah oleh BPD, karena penambahan dan pelepasan aset desa diatur juga dalam Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD. Ini sudah meresahkan warga desa, dan ini sudah ramai setelah banyak informasi di masyarakat, imbuhnya.

Menurut Kadus empat, Marno menjelaskan bahwa penjualan pohon jati tersebut terletak di wilayah kadus satu, empat dan kadus lima, dari hal itu tidak mengetahui adanya penjualan aset desa jadi sudah sangat jelas ada yang tidak beres dalam persoalan ini. Saya cuma di telpon Pak Kades di suruh mengamankan ada penebangan pohon, masalah di jual dan harganya berapa saya juga tidak tau, katanya.

Keterangan itu juga disampaikan Hadi Suwito (Midun) dari Dusun Cangkring Desa Brengkok membenarkan adanya penjualan bahwa, "Saya membeli pohon jati kurang lebih 120 pohon sebelum lebaran kurang satu minggu ke Pak Kades Danang", pembayaran pertama saya serahkan di kantor desa senilai Rp 10 juta, sedangkan pembayaran ke dua, saya serahkan ke Pak Kades juga tapi dirumahnya Suliat. "Kalau sampai ini menjadi sengketa di desa, saya juga tidak tahu karena saya sebagai pengusaha kecil hanya sebatas pembeli saja," ungkapnya.

Sedangkan menurut Kusnen (50) warga Rt02/Rw06 menerangkan, dalam perjanjian kerjasama pembangunan hutan desa yang di buat pada tanggal 7 Desember 2004, sudah tertera semuanya di pasal 8 bagi hasil tanaman dengan rincian :
1. Warga desa masyarakat, 45 %
2. Desa, 45%
3. Kabupaten, 5 %
4. Propinsi : 5 % 
akan tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan perjanjian pada waktu itu dan saya langsung menemui Kades Danang, dan ia mau memberi sejumlah uang sebesar Rp 500.000, tapi saya tidak mau, ucap Kusnen kepada wartawan dengan nada geram.

Berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, meminta kepada aparat penegak hukum untuk bisa menindak lanjuti hal ini. Dulu juga sempat ada kabar kalau Kepala Desa mengembalikan uang kepada Pemerintah Desa sebesar kurang lebih Rp 90 juta-an atas pembangunan fisik yang di kelola oleh Kades pada saat itu atas temuan tim inspektorat dari anggaran tahun 2013, 2014 dan 2015.

Saat di konfirmasi melalui telepon genggam Kades Purwareja Danang Agus Pramono oleh tim Jawapes saat itu, nada dengar muncul frekwensi 'nomer yang anda tuju di luar jangkauan'.(GiyatnoSW/Ard)

Baca Juga

View