Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

Jawapes, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mulai memperkuat penyelarasan usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Setiap aspirasi yang diajukan anggota dewan akan mengacu pada kamus usulan agar program yang direncanakan sesuai visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi dalam sosialisasi pelaksanaan pokir DPRD bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di The Sun Hotel Sidoarjo, Senin (19/10/2026) pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyamakan pemahaman antara pihak eksekutif dan legislatif, terutama dalam mempersiapkan perencanaan pembangunan tahun anggaran 2028.

Subandi mengatakan, penggunaan kamus usulan diperlukan agar aspirasi yang dihimpun anggota DPRD melalui daerah pemilihan (dapil) dapat diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan pedoman tersebut, setiap usulan diharapkan memiliki keterkaitan yang jelas dengan program prioritas Pemkab Sidoarjo.

Menurutnya, Sekretaris Daerah (Sekda) telah diarahkan untuk menjadikan kamus usulan sebagai salah satu acuan dalam proses perencanaan. Mekanisme tersebut diharapkan dapat membantu memastikan bahwa program yang diajukan tidak menyimpang dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

“Melalui sosialisasi ini, kita ingin menyamakan persepsi terkait pokok-pokok pikiran DPRD. Penggunaan kamus usulan menjadi dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan tahun 2028,” ujar Subandi.

Ia menjelaskan, kesesuaian usulan dengan kamus yang telah ditetapkan menjadi hal penting. Usulan yang tidak memenuhi ketentuan atau tidak sejalan dengan arah kebijakan daerah berpotensi tidak dapat dimasukkan dalam perencanaan pembangunan.

Karena itu, Subandi meminta Sekretariat DPRD dan jajaran perangkat daerah yang menangani perencanaan pembangunan untuk memberikan pendampingan kepada anggota dewan. Pendampingan tersebut dinilai penting, khususnya bagi legislator yang baru menjabat agar memahami tata cara pengusulan pokir melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pemahaman terhadap prosedur dan persyaratan administrasi diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam pengajuan program. Dengan demikian, aspirasi yang telah dihimpun dari masyarakat bisa diproses sesuai mekanisme perencanaan yang berlaku.

“Jangan sampai anggota DPRD yang baru belum memahami mekanisme SIPD dan pokir, kemudian mengajukan usulan yang tidak sesuai kamus sehingga tidak bisa terakomodasi,” jelasnya.

Subandi juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap tahapan pengusulan. Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat menghasilkan program pembangunan yang tidak hanya memenuhi prosedur administrasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut juga menjadi sarana untuk memperjelas mekanisme dan jadwal pengajuan pokir. Menurutnya, ketepatan waktu dan kelengkapan administrasi menjadi faktor penting agar aspirasi masyarakat dapat masuk dalam proses perencanaan daerah.

Abdillah menjelaskan, pokir DPRD berasal dari aspirasi masyarakat yang diserap melalui kegiatan anggota dewan di masing-masing dapil. Namun, usulan tersebut tetap perlu disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah serta persoalan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi penanganan banjir, pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Program prioritas berangkat dari aspirasi masyarakat di dapil masing-masing. Selanjutnya, usulan tersebut diselaraskan dengan visi dan misi bupati serta berbagai pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan di Kabupaten Sidoarjo,” kata Abdillah.

Melalui penyamaan persepsi ini, Pemkab dan DPRD Sidoarjo diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menyusun perencanaan pembangunan. Dengan mengacu pada regulasi, kamus usulan, dan kebutuhan masyarakat, pokir DPRD diharapkan dapat menjadi bagian dari program pembangunan. (Tyaz)

Baca Juga

View