Jawapes, Pasuruan – Kamis, 17 April 2025 - Setelah lama terbengkalai akibat kerusakan, rumah dinas (rumdin) Ketua DPRD Kota Pasuruan akhirnya kembali difungsikan. Namun, kebangkitan bangunan yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Gadingrejo ini ternyata dibayangi oleh persoalan serius: sistem keamanan yang minim di area sepi dan rawan tindak kriminalitas, terutama pada malam hari.
Rumah dinas tersebut mulai ditempati sejak 16 Maret 2025, setelah sebelumnya mengalami kerusakan fisik seperti jendela pecah dan gagang pintu yang terlepas. Proses perbaikan telah dilaksanakan oleh pelaksana proyek karena bangunan masih dalam masa pemeliharaan.
"Seluruh kerusakan sudah diperbaiki. Saat ini rumah dinas sudah siap digunakan dan telah ditempati," tegas Raden Murahanto, Sekretaris DPRD Kota Pasuruan.
Meski fasilitas interior seperti furniture dan peralatan pendukung telah tersedia, sistem pengamanan seperti CCTV, portal, dan penjaga keamanan belum terpasang. Murahanto menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan anggaran untuk pengamanan tersebut melalui Perubahan APBD (P-APBD) 2025.
"Lokasinya cukup sepi dan jauh dari permukiman warga. Pada malam hari, hanya kendaraan yang sesekali melintas. Keberadaan petugas keamanan sangat diperlukan. Estimasi anggarannya sekitar Rp 400 juta," jelasnya.
Pernyataan tersebut langsung memantik reaksi keras dari berbagai pihak. Sugeng Samiaji, Ketua LSM Jawapes DPD Jawa Timur, secara tegas menyoroti rencana pengadaan fasilitas keamanan ini.
"Anggaran sebesar Rp 400 juta untuk keamanan rumah dinas pejabat terkesan tidak proporsional. Apalagi di Pasuruan masih banyak jalan rusak, sekolah kekurangan fasilitas, dan layanan kesehatan yang belum merata. Pemerintah harus memprioritaskan kepentingan rakyat, bukan kenyamanan segelintir elite," tegas Sugeng.
Ia mendesak DPRD Kota Pasuruan untuk membuka detail rencana pengadaan secara transparan, termasuk spesifikasi teknis dan perbandingan harga pasar. "Jangan sampai ada mark-up atau pemborosan uang negara. Masyarakat berhak tahu apakah dana sebesar itu memang wajar," tambahnya.
Kritik juga datang dari warga setempat. "Rumah dinas memang penting, tapi jangan sampai pengamanannya membebani APBD secara berlebihan. Masih banyak rakyat yang membutuhkan bantuan untuk hal-hal lebih mendasar," ungkap Siti Rahayu, warga Gadingrejo.
Sementara Agung, aktivis muda Pasuruan, menekankan pentingnya transparansi: "Rp 400 juta hanya untuk portal, CCTV, dan satpam? Angka ini sangat besar. Apakah perhitungannya sudah tepat? Jangan sampai uang rakyat hanya dinikmati segelintir pejabat."
Merespon berbagai kritik tersebut, Sekretaris DPRD Raden Murahanto menyatakan akan mempertimbangkan masukan masyarakat. "Kami terbuka untuk evaluasi lebih lanjut mengenai anggaran ini. Yang penting keamanan tetap terjamin dengan biaya yang rasional," katanya.
Warga dan pengawas kebijakan publik berharap proses pengadaan ini dilakukan secara transparan, efisien, dan tidak mengorbankan kepentingan publik. "APBD harusnya lebih banyak digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan fasilitas mewah pejabat," tegas seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
DPRD Kota Pasuruan kini berada di bawah tekanan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran ini secara jelas kepada publik. (Djie)
Pembaca
Posting Komentar