Jawapes, NGANJUK – Kegiatan Gempur Rokok Ilegal yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Nganjuk pada 31 Oktober 2024, telah mengundang reaksi keras dari awak media. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nganjuk menilai bahwa proses seleksi peserta menunjukkan ketidakadilan dan kurangnya transparansi.
Hari Purwanto, Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik, mengirimkan daftar Excel yang harus diisi oleh para jurnalis. Setelah mengumpulkan data, wartawan dimasukkan ke dalam grup Media Komunikasi Nganjuk. Namun, proses seleksi selanjutnya mengecewakan banyak pihak, dengan sejumlah wartawan dinyatakan tidak lolos administrasi hanya karena ketidakcocokan dengan E-katalog.
Ketua PWI Nganjuk menegaskan bahwa E-katalog, yang seharusnya digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, tidak layak dijadikan acuan untuk menilai kredibilitas media. "Ini jelas merugikan perusahaan pers yang telah memenuhi syarat etika jurnalistik," ujarnya.
Ia menekankan bahwa verifikasi oleh Dewan Pers jauh lebih penting untuk memastikan kualitas dan integritas media.
Protes ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih besar terhadap praktik penilaian yang tidak transparan dan membatasi ruang bagi wartawan yang berkomitmen pada prinsip-prinsip jurnalistik. Ketua PWI Nganjuk mendesak Kominfo untuk memperbaiki proses seleksi agar lebih adil dan terbuka, demi menjaga independensi media di daerah.
Dengan situasi ini, harapan akan peningkatan profesionalisme di kalangan media terancam, dan diperlukan upaya segera untuk meredakan ketegangan yang berkembang. (Ham)
Pembaca
Posting Komentar