Jawapes Surabaya - Sukadar SH, Anggota DPRD Kota Surabaya Partai PDI Perjuangan dari Komisi C, saat menjalankan Jaring Aspirasi Masyarakat reses tahun sidang kelima masa persidangan kedua tahun anggaran 2024. Menurut warga yang hadir pada acara reses tersebut menyampaikan uneg- unegnya terkait banjir di wilayahnya yang menjadi langganan tiap musim penghujan. Warga minta masalah banjir bisa di Carikan solusinya agar warga tidak setres karena banjir selalu merendam pemukimannya.
Disamping masalah banjir warga juga menyampaikan bagaimana cara mendapatkan PIP (Program Indonesia Pintar) karena sebentar lagi ada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Reses di gelar di wilayah RW. 03 kelurahan Banyu Urip kecamatan Sawahan. Jl. Banyu urip kidul 7A , pada hari Jum'at malam (26/01/2024).
Cak Kadar sapaan akrab Sukadar dihadapan masyarakat yang hadir mencapai 250 orang menyampaikan, persoalan banjir mengakui hingga kini Kota Surabaya belum bisa terhindar dari konselasi banjir secara menyeluruh. Kalau kita melihat di jantung kota Surabaya saat itu memang jarang di jumpai banjir, tetapi pada saat ini hampir seluruh wilayah Surabaya hingga daerah terpencil terendam banjir dikarenakan curah hujan tinggi.
"Persoalan banjir jangan dianggap sepele. Pemerintah Kota Surabaya harus ada perhatian khusus untuk mengatasi banjir. Memang kita tidak bisa menghindari datangnya banjir. Tetapi.. harus ada cara untuk mengantisipasi agar tidak terjadi banjir. Disediakannya alat pompa air untuk menyedot banjir agar cepat surut. Nantinya juga saya upayakan usul ke pemerintah adanya sudetan daerah rawan banjir. Agar masalah ini bisa teratasi." Ucap Cak Kadar.
Mayoritas warga mempertanyakan cara mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Pasalnya, mereka mengaku belum pernah mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos) dalam bentuk apapun dari pemerintah, padahal termasuk kategori masyarakat miskin.
Menanggapi masalah ini Legislator PDI Perjuangan mengatakan, masalahnya tidak sedikit yang terjadi di saat pengusulan siswa yang mau mendapatkan PIP itu. Seperti masalah Dapodik, Kartu Keluarga dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Di situ banyak kendalanya.
"Anggaran itu dari mana? Bukan dari wali kota, bukan dari gubernur tapi dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini. Dari pajak PBB dan lainnya. Pemerintah kota menggunakan anggaran itu hanya menjalankan amanah dari warga Kota Surabaya,” kata Cak Kadar.
Untuk mendapatkan bansos itu dasarnya harus didata di DTKS. Adapun pengusulannya dari Kepling, diserahkan ke kelurahan kemudian dilakukan Musyawarah Kelurahan untuk menetapkan layak atau tidak masuk DTKS. Setelah itu, data di-input ke Dinsos dan diteruskan ke Kementerian Sosial.
“Selanjutnya kita tinggal menunggu kuota. Tapi apakah bisa lolos di DTKS atau tidak, kembali pendataan harus sepadan di Disdukcapil, Dapodik dan Kesehatan. Karena pendataan secara online dan saling terhubung,” papar Sukadar arek Simo asli ini.
(CSan).
Pembaca
Posting Komentar