Jawapes, Pasuruan - Dari liputan Awak Media sebelumnya yang berjudul perihal "Miris ! 4 Kelas Dari Total 6 Kelas Tanpa Atap, Siswa Terpaksa Diungsikan Belajar Di Gedung Milik Warga" tim investigasi melakukan penelusuran dimana seakan anggaran yang disediakan pemerintah untuk pendidikan di Kabupaten Pasuruan tidak memprioritaskan fasilitas pendidikan dimana gedung yang membahayakan siswa dibiarkan tidak jelas prioritas renovasinya sehingga terpaksa warga Desa menurunkan genteng secara Swadaya tanpa ada perhatian baik biaya dan kepastian akan dibangun atau renovasi.
76 Siswa pun belajar dengan diungsikan di gedung Madin(Madrasah Diniyah) milik warga demi keselamatan anak didiknya, sampai sekitar 3 bulan lebih Dinas Pendidikan belum mengambil sikap pasti padahal anggaran tersedia buat kondisi darurat seakan kondisi biasa saja.
Menegetahui hal ini Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia Bersatu Kaji Adjie angkat bicara,
"Amandemen ini memberikan pendidikan yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya. Isi dari Pasal 31 setelah amandemen adalah: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, dimana Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus bertanggungan jawab soal ini " cetus Ketua LPK-IB
"Jangan biarkan guru pengajar terbebani perihal gedung yang dianggap tidak layak pakai dimana bisa mengancam keselamatan baik siswa dan tenaga pengajar, pemerintah harus cepat dan tanggap melihat kondisi darurat tersebut, wong anggaran tersedia," tambah Kaji, geram di kantornya selasa(9/1/2024)
Dikonfirmasi PJ Bupati Andriyanto melalui pesan singkat WhatsApp perihal Sekolah Dasar Jeruk diwilayahya dari total 6 kelas diturunkan gentengnya 4 kelas yang dalam kondisi membahayakan buat keselamatan siswa siswi, Kecamatan Kraton, Kabupten Pasuruan mengatakan melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
"Prinsipnya pemerintah kabupaten siap untuk hadir dalam dalam merespon kebutuhan masyarakat Kabupaten Pasuruan, khususnya di bidang pendidikan. hal ini tidak hanya berlaku di SDN jeruk saja, tetapi juga seluruh Lembaga pendidikan dimana dilaporkan kondisinya kurang layak dan butuh penanganan segera. Tak lupa apresiasi kami berikan kepada pengurus madin yang merelakan tempatnya utk dijadikan ruang belajar sementara maupun masyarakat juga ormas yg telah membantu kegiatan," tutur Kadinas Haris. (S.A).
Berita sebelumnya:
Pembaca
Posting Komentar