Kakanwil Jateng, Yuspahruddin Sampaikan Pesan Menkumham Saat Penandatanganan Zona Integritas UPT

Jawapes, Semarang - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah bergerak cepat melaksanakan Pembangunan Zona Integritas di Tahun 2023 setelah UPT se Nusakambangan, Cilacap dan Eks Karesidenan Banyumas melakukan Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas pada hari Rabu (18/01). Giliran UPT lainnya yang melakukan hal tersebut.

Kegiatan Penandatanganan Dokumen Pembangunan Zona Integritas kali ini, di Pusatkan di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah, Sabtu (21/01/2023) dengan melibatkan Kepala UPT se Eks Karesidenan Semarang, Surakarta, Pati, Pekalongan dan Kedu. Ditambah Kepala Kanim Kelas I TPI Cilacap yang sebelumnya berhalangan hadir dan disaksikan juga ole para Pejabat Administrasi Kantor wilayah. Total ada 52 orang yang Kepala UPT membubuhkan tandatangan sebagai bentuk komitmen guna mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng yang menyaksikan kegiatan tersebut di dampingi Pimpinan Tinggi Pratama menegaskan kembali beberapa arahan Menteri Hukum dan HAM antara lain ;

- Pertama, milikilah optimisme, semangat bekerja dan kesehatan yang prima sehingga produktivitas kinerja tidak terganggu serta target kinerja dapat tercapai," tutur Yuspahruddin dalam memberikan sambutan.

- Kedua, mampu mempertahankan berbagai capaian prestasi yang telah diperoleh sebelumnya, bahkan dapat meningkatkan raihan prestasi yang lebih baik lagi.

- Ketiga, mampu mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI dan BerAKHLAK sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan langkah nyata dan berbagai terobosan kreatif," jelas Yuspahruddin dalam sambutan.

Selain itu, jajaran Kemenkumham diharapkan Mampu memenuhi pencapaian target kinerja dengan baik dan hasilnya akuntabel, memiliki komitmen dan tanggung jawab moral serta konsisten dalam menjaga integritas sehingga dapat meminimalisir berbagai potensi penyimpangan. Menyikapi tahun politik dengan menjunjung netralitas dan tidak memihak didasari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Diharapkan juga mampu menyikapi apabila menghadapi kedaruratan, seperti bencana alam, bencana non alam dan kerusuhan sosial dengan langkah terukur yang dapat memitigasi serta memiliki Sense of Belonging dan Sense of Crisis dalam melaksanakan amanah tugas dan pengabdian di Kementerian Hukum dan HAM RI.(Egy Wardoyo)

Pembaca