Jawapes, SAMPANG - Polemik penyalahgunaan penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Kecamatan Robatal ternyata bukan hanya di Desa Torjunan dan Desa Tragih, melainkan hampir merata di seluruh Desa se-Kecamatan, hal itu membuat salah satu anggota DPRD Kabupaten Sampang Moh. Iqbal Fatoni geram, Kamis (10/3/2022).
Ia mengungkapkan jika belakangan banyak sekali laporan pelanggaran di Kecamatan Robatal terkait Bansos, diantaranya uang diambil ke Pos lalu dikoordinir aparatur desa untuk dibelikan barang yang mayoritas sama berupa beras dan telur.
"Dari info yang kami dapatkan uang tunai yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) beragam, ada yang dibelikan barang seharga Rp600 ribu hingga Rp400 ribu. Namun disini anehnya tidak sesuai antara pembelian dengan apa yang didapatkan," ungkapnya.
Untuk itu, kami berharap kepada masyarakat untuk berani melaporkan kepada teman-teman LSM, Wartawan bahkan pihak Kepolisian sehingga polemik ini bisa diselesaikan.
"Kami berharap hal ini jangan hanya jadi pergunjingan saja, harus ada yang berani melaporkan, agar hak masyarakat miskin tidak jadi bancakan," harapnya.
Selain itu, politisi partai berlambang Ka'bah itu meminta aparat penegak hukum (APH) untuk turun tangan, dengan Dinsos serta DPMD juga harus melakukan kroscek langsung kepada KPM.
"Dinsos sebagai mitra kami di komisi lV yang bersentuhan dengan KPM melalui pendamping yang ada di Kecamatan, dan DPMD yang bisa memantau kinerja teman-teman PJ," pintanya.
Sangat kami sesalkan dan membuat geram adalah banyaknya komentar yang sangat menyakiti hati Masyarakat dari pelaksana jabatan (PJ) Kepala Desa, salah satu contoh misalnya, dibelikan telur dan beras itu sudah sesuai juknis ini menunjukkan bahwa PJ tidak paham aturan, PJ ngawur dan mungkin berada dibawah ketiak Kepala Desa sebelumnya.
"Kami berharap besar untuk teman-teman PJ, saya nitip Masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan itu, ingat disitu juga ada hak anak yatim,"timpalnya.
Sementara itu, Halel Korwil Madura LSM Lasbandra meminta agar semua pihak yang berwenang ikut menangani polemik penyaluran Bansos ini, khususnya di kecamatan Robatal yang menyita perhatian banyak pihak.
"Ini pasti ada yang tidak beres, sudah jelas pemerintah memberikan BPNT secara tunai, kok malah dilarikan lagi ke beras, saya khawatir jangan-jangan Pemdes mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan," ucapnya.
Menurutnya, saat ini Pemerintah Daerah berupaya untuk memperbaiki administrasi dan manajemen pelayanan di Desa dengan menempatkan PJ, namun apa jadinya jika hal itu justru hanya dijadikan sebagai alat oleh oknum Kepala Desa sebelumnya.
"Semua PJ itu berlatar belakang orang berpendidikan dan mengerti Aturan yang diterapkan Pemerintah, ini kok malah seperti jadi boneka, ingat dibalik jabatan PJ ada jabatan yang anda pertaruhkan, jangan sampai menyesal nanti dikemudian hari," tegasnya. (Rif)
Pembaca
Posting Komentar