Jawapes Banyumas - Prestasi membanggakan kembali diraih Kabupaten Banyumas melalui kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) dibawah kendali Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Prestasi tersebut berdasar hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk kinerja tahun 2021. Pengumuman pemenang dan penyerahan penghargaan diterima oleh Bupati Banyumas Achmad Husein di Ballroom 3 The Ritz-Carlton Hotel Pacific Place SCBD Jakarta, Rabu (24/11/2021) yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait.
Tropi dan Piagam Penghargaan diterima oleh Bupati Achmad Husein bersama
sejumlah Gubernur, Bupati dan Walikota daerah lain pada acara rapat koordinasi
pelaksanaan kinerja tahun 2022.
Bupati Banyumas Ir. Achmad Husein mengatakan, prestasi tersebut diraih tidak lepas karena kinerja pelayanan ke masyarakat yang terbuka, mudah dan cepat. Di antaranya dengan cara Pro Aktif jemput bola melalui MPP. Mal Pelayanan Publik (MPP) di Banyumas merupakan yang pertama di Jawa Tengah sehingga menjadi salah satu percontohan di tingkat nasional.
"Kalau dari wilayah Jawa Tengah mau membuat MPP, referensi ya di sini. Bahkan dari luar juga banyak. Prosedur SOP di MPP juga jadi rujukan dalam pembuatan peraturan terkait MPP," katanya.
Bupati menambahkan, terkait hadiah insentif rencananya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih membutuhkan. Yakni menambah anggaran rehab rumah tidak layak huni.
Diluar prestasi ini, sebelumnya Banyumas juga menerima DID sekitar Rp 7 Milyar dari inovasi pelayanan publik PSC 119 di bidang kesehatan.
"Kita berterima kasih untuk semua Instansi yang terlibat karena pelayanan ini tidak hanya
untuk PTSP saja, tapi juga untuk OPD-OPD lain juga mensuport. Instansi dari luar seperti Keimigrasian, Kepolisian, Kejaksaan, PLN dan Perbankan. Di MPP ini kan keterpaduan semua
pelayanan di masyarakat bisa dalam satu lokasi. Keberhasilan ini berkat kerja keras mereka
dan dukungan masyarakat," jelas Achmad Husein.
Sementara Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas Amrin Ma'ruf saat penerimaan penghargaan
mendampingi Bupati mengatakan, untuk penilaian kinerja kategori Kabupaten dan Kabupaten Banyumas
meraih juara dua Nasional sehingga berhak menerima hadiah, di antaranya Dana Insentif Daerah (DID) sejumlah Rp. 5,24 Milyar.
"Kita (Banyumas) hanya kalah di skor indikator nilai investasi dengan Kabupaten Gresik yang
jadi juara pertama, karena di daerah itu sudah ada kawasan khusus industri. Sedangkan di Banyumas sedang disiapkan," katanya.
Dijelaskan ada 20 indikator penilaian, beberapa indikator mendapat nilai penuh (100) seperti
pelayanan perizinan, berbagai inovasi dan pencegahan dari praktik tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Termasuk komitmen kuat dalam pelayanan.
Menurutnya, untuk Mal Pelayanan Publik (MPP), menjadi rujukan nasional maupun menjadi role model dalam penyusunan Perpres Nomor 25 tahun 2021 tentang MPP. Kini MPP Banyumas sudah tersedia 28 gerai dengan 500 jenis layanan dan komunikasi antar OPD sudah terbangun sinergitas dalam ssistem yang terintegrasi, mengingat ujung tombak pelayanan publik ada di dinas-dinas teknis.
"Agustus lalu dilakukan penilaian uji petik karena masuk sembilan besar dan presentasi langsung
oleh Bupati Banyumas. Dalam uji petik ini juga dicroscek ke stokeholder terkait dan singkron, ini yang
mengantarkan Banyumas juara dua. Sebelumnya dalam penilaian mandiri, kita masuk 40 besar dinilai Sukopindo dan cek lapangan Juni lalu. Untuk presentasi dilakukan oleh sekda selaku Ketua tim PPB," terang Amrin.
Menurut Amrin, meski penghargaan ini menjadi kebanggaan namun bukan menjadi tujuan. Yang utama adalah cara untuk memotivasi diri, bahwa bekerja dalam memberikan pelayanan ke masyarakat lebih baik lagi, khususnya kalangan pengusaha dan pelaku usaha. Untuk OPD, kata dia supaya dalam bekerja tetap mengikuti intruksi dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
"Keberhasilan ini sekaligus wujud realisasi visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, yang pertama yakni menjadi barometer pelayanan publik di Indonesia. Ini juga dibuktikan ada 100 lebih dari Kementerian,
Provinsi, Kabupaten/Kota yang sudah studi banding (belajar) ke sini tentang PTSP, MPP dan perizinan berbasis OSS," pungkas Amrin.(Cpt)
Pembaca
Posting Komentar