Dalam proses perubahan dari tanah bengkok ke taman desa banyak menuai kontroversi di masyarakat luas. Seperti yang di utarakan warga, apakah boleh bengkok di alih fungsikan menjadi taman wisata dan apakah hasil pendapatannya sesuai dengan biaya pembangunan, jika di buat pertanian lahan ini masih produktif. Seperti biaya yang dipakai pembangunan ini seimbang dengan hasil pendapatan apa tidak, karena banyak sekali desa-desa membuat tempat wisata tapi tidak maksimal dan setahu saya ijinnya juga susah apabila menggunakan lahan bengkok, jelasnya.
Berdasarkan keterangan Kades Cengkok kepada wartawan Jawapes bahwa tanah yang dipergunakan itu memang bengkok saya sebagai kepala desa dan rencana sementara taman wisata desa hanya sebatas masa jabatan saya habis. "Setelah perijinan semua selesai baru saya ganti mengolah bengkok perangkat yang kosong sesuai dengan luas areanya. Sebelum pembuatan taman wisata desa, saya sudah musyawarah dengan BPD, tokoh masyarakat, dan karang taruna untuk melakukan kegiatan ini," jelasnya.
Disampaikan, untuk proses perijinan saya juga sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan bengkok saya kategori dalam lahan hijau, selain itu Wabup Marhaen juga membantu dalam proses perijinan ke tingkat propinsi. Memang sementara ini perijinan masih baru dalam tahap di tingkat kabupaten. "Maka dari itu saya belum mengolah bengkok perangkat yang kosong sebagai pengganti selama proses perijinan tingkat Propinsi selesai dan sementara waktu sesuai kesepakatan taman wisata tersebut sebatas periode saya menjabat selama 6 tahun," tegasnya.
Kades Achmad Kamsuri menambahkan bahwa taman wisata desa ini rencana awal menggunakan bengkok perangkat kosong, berhubung lahannya jauh dari akses jalan di ganti dengan bengkok kepala desa yang strategis agar kedepannya bisa membantu Pendapatan Asli Desa (PAD) dan dikelola dengan menggunakan anggaran BUMDes.(Hary)
Pembaca
Posting Komentar