Diskominfo Sidoarjo Perkuat Layanan Aduan 112 dan SP4N-LAPOR!, OPD Diminta Responsif


Jawapes, SIDOARJO – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penanganan pengaduan dan penyediaan informasi kepada masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengevaluasi pengelolaan layanan Call Center 112, SP4N-LAPOR! dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi (rakor) sekaligus monitoring dan evaluasi (monev) layanan pengaduan masyarakat serta keterbukaan informasi publik yang digelar di Ruang Delta Artha Lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan dibuka Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sidoarjo, Anita Inggit Zaenuris Shofa. Peserta terdiri atas para admin Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! dari organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, perusahaan daerah, puskesmas hingga kelurahan.

Rakor tersebut juga melibatkan admin Bakohumas serta pengelola PPID dari perangkat daerah dan perusahaan daerah. Kehadiran para pengelola layanan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas instansi dalam memberikan respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk meningkatkan kompetensi peserta, Diskominfo menghadirkan sejumlah narasumber sesuai bidang masing-masing. Pada sesi evaluasi SP4N-LAPOR!, materi disampaikan Muhammad Khabibie selaku pranata komputer Diskominfo Sidoarjo, Wahyu Prasetya dari PT Jasnita, serta Meyrinda Tobing sebagai public speaker.

Sementara itu, pembahasan mengenai monitoring dan evaluasi PPID menghadirkan Andi Bagus Setiawan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur serta Elok Suciati dari Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Dalam sambutannya, Anita menegaskan bahwa keberadaan kanal pengaduan pemerintah harus diikuti dengan penanganan laporan secara serius. Setiap aduan yang disampaikan masyarakat perlu diteruskan kepada instansi berwenang dan dipastikan memperoleh tindak lanjut sesuai persoalan yang dilaporkan.

Menurutnya, koordinasi antar admin dan evaluasi berkala menjadi faktor penting agar pengelolaan pengaduan berjalan efektif. Dengan demikian, layanan Call Center 112 maupun SP4N-LAPOR! tidak hanya menjadi tempat menyampaikan keluhan, tetapi juga sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian atas persoalan yang dihadapi.

"Melalui kegiatan rakor ini, kami berharap seluruh admin Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! dapat semakin meningkatkan koordinasi serta kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat. Setiap laporan yang masuk harus mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang tepat, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan," ujar Anita.

Selain penanganan pengaduan, Diskominfo Sidoarjo juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik melalui PPID di masing-masing perangkat daerah.

Anita menjelaskan, keterbukaan informasi merupakan kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu, setiap perangkat daerah harus mampu menyediakan layanan informasi yang mudah diakses, jelas, dan sesuai ketentuan.

"Pelayanan informasi publik melalui PPID juga perlu terus kita perkuat," tegasnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, masih ditemukan sejumlah aspek yang membutuhkan pembenahan. Salah satunya menyangkut kemampuan admin PPID dalam mengoperasikan layanan permohonan informasi melalui website, melakukan pemantauan terhadap permohonan yang masuk, serta memastikan setiap permintaan ditangani sesuai prosedur.

Penyempurnaan formulir permohonan informasi secara daring juga menjadi perhatian. Sistem pengajuan yang lebih sederhana dan mudah digunakan dinilai penting untuk mempermudah masyarakat sekaligus membantu perangkat daerah mendokumentasikan seluruh proses pelayanan secara tertib.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Klinik Layanan PPID OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 tersebut mengangkat tema "Penguatan Tata Kelola dan Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik yang Responsif, Transparan, dan Akuntabel".

Melalui forum tersebut, para admin PPID diharapkan tidak hanya memahami ketentuan keterbukaan informasi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pelayanan sehari-hari. Peningkatan kapasitas pengelola menjadi bagian penting untuk membangun sistem pelayanan informasi yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Anita berharap hasil rakor dan evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah melalui perbaikan kinerja masing-masing admin. Ia juga meminta komunikasi dan koordinasi antar lembaga terus diperkuat agar masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin baik.

"Harapan kami, setelah kegiatan ini ada peningkatan kualitas pelayanan, baik dalam penanganan pengaduan maupun keterbukaan informasi publik. Mari kita bangun komunikasi dan koordinasi yang baik agar pelayanan kepada masyarakat semakin responsif, transparan, dan akuntabel. Dengan begitu, kita bersama-sama dapat berkontribusi membangun Sidoarjo menjadi lebih baik," pungkasnya.

Diskominfo Sidoarjo berharap penguatan koordinasi, evaluasi, dan peningkatan kapasitas pengelola layanan tersebut mampu mendorong seluruh perangkat daerah lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan pengelolaan pengaduan yang semakin efektif serta pelayanan informasi publik yang terbuka, masyarakat diharapkan mendapatkan kemudahan dalam menyampaikan persoalan, memperoleh informasi, sekaligus mengetahui tindak lanjut pemerintah atas setiap laporan yang disampaikan.(Tyaz)

Baca Juga

View

Post a Comment

Hi Please, Do not Spam in Comments

Lebih baru Lebih lama

Rizal Diansyah, ST

Pimpred Media Jawapes. WA: 0818306669

Countact Pengaduan