Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

Jawapes Sragen – Kemunculan organisasi kemasyarakatan berbentuk perkumpulan, Ikatan Persaudaraan Lima Lima Lima (IP 555) atau Triple Five, belakangan memicu beragam diskusi dan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya di media sosial. Sejumlah isu mulai dari tujuan pengumpulan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), kepastian sumber pendanaan, hingga waktu realisasi program bantuan menjadi sorotan publik.

Menanggapi berbagai pertanyaan dan tanggapan tersebut, Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IP 555, Ir. H. Effriel Z, memberikan klarifikasi secara video call untuk menjelaskan sejumlah hal yang berkembang di masyarakat.

Pengumpulan KTP Khusus Calon Pengurus

Menjawab kekhawatiran masyarakat terkait pengumpulan KTP yang dikhawatirkan disalahgunakan, Effriel menegaskan bahwa persyaratan administrasi berupa KTP hanya diberlakukan bagi calon pengurus organisasi, bukan masyarakat umum.

"Pengumpulan KTP hanya untuk pengurus saja, karena itu merupakan syarat mutlak administratif sebagai pengurus. Seluruh data yang terkumpul menjadi tanggung jawab penuh DPP," tegas Effriel dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Dengan demikian, masyarakat yang tidak mendaftar sebagai pengurus IP 555 tidak memiliki kewajiban menyerahkan fotokopi KTP maupun dokumen identitas pribadi lainnya.

Sumber Dana Hibah Luar Negeri dan Gaji Pengurus

Terkait pertanyaan mengenai sumber pendanaan organisasi, termasuk beredarnya informasi bahwa pengurus IP 555 mendapatkan fasilitas seragam dan gaji bulanan meskipun tidak ada pungutan iuran anggota, Effriel menjelaskan bahwa anggaran operasional organisasi bersumber dari dana hibah luar negeri melalui mekanisme Non-Governmental Organization (NGO) atau organisasi non-pemerintah.

Menurutnya, pemberian gaji dan fasilitas kepada pengurus merupakan bagian dari sistem pengelolaan organisasi agar para pengelola dapat bekerja secara profesional dan tidak mencari keuntungan pribadi dari kegiatan organisasi.

"Apalagi IP 555 membagikan bantuan hibah. Layaknya pengelola Badan Amil Zakat, pengurusnya menerima gaji semua agar para pengurus IP 555 tidak melakukan praktik transaksional atau meminta komisi kepada para penerima manfaat," jelasnya.

Ia menambahkan, pengaturan tersebut dimaksudkan agar pengurus dapat menjalankan tugas tanpa meminta imbalan maupun membebankan biaya kepada masyarakat penerima manfaat.

Selaras dengan Visi Kesejahteraan dan Filosofi Triple Five

Mengenai isu yang mengaitkan IP 555 dengan penyaluran dana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun bantuan sosial pemerintah, Effriel menjelaskan bahwa program IP 555 bersifat mandiri. Namun, visi organisasi memiliki keselarasan dengan tujuan PBB dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi tersebut tertuang dalam filosofi Triple Five yang meliputi pengamalan lima sila Pancasila, mewujudkan lima kepastian bagi masyarakat, serta menjalankan lima program ekonomi kemanusiaan.

Lima kepastian yang dimaksud meliputi kepastian modal, harga, beli, kualitas, dan kontinuitas atau keberlanjutan usaha.

Sementara itu, lima program ekonomi kemanusiaan mencakup sektor pertanian dan perikanan, peternakan, pertambangan, perindustrian, serta perdagangan.

Dalam pelaksanaannya, program tersebut diarahkan pada enam fokus kegiatan, yakni:

1. Bantuan dan pemberdayaan keluarga kurang mampu.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Pendidikan anak dari keluarga prasejahtera.
4. Pelayanan kesehatan masyarakat.
5. Pendampingan kelompok rentan.
6. Pengembangan desa dan komunitas sosial.

Realisasi Program Menunggu Kesiapan Pengurus

Pertanyaan masyarakat mengenai kapan program bantuan mulai direalisasikan juga menjadi perhatian.

Menjawab hal tersebut, Effriel menjelaskan bahwa pelaksanaan program membutuhkan sejumlah tahapan persiapan. Saat ini, fokus utama DPP adalah menyelesaikan pembentukan struktur kepengurusan di daerah.

Setelah struktur kepengurusan terbentuk dan dilakukan pelantikan, para pengurus yang telah menerima fasilitas organisasi tetap diwajibkan mengikuti pelatihan khusus terlebih dahulu.

Pelatihan tersebut diperlukan agar setiap pengurus memahami tugas, tanggung jawab, serta mekanisme kerja sebelum terjun memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Pelaksanaan program sangat bergantung pada kesiapan pengurus. Apabila hingga batas waktu tertentu setelah mengikuti pelatihan pengurus masih belum siap, maka akan dievaluasi langsung oleh tim khusus dari DPP," ungkap Effriel.

Menurutnya, kesiapan pengurus menjadi salah satu faktor penting agar pelaksanaan program nantinya dapat berjalan sesuai tujuan dan ketentuan organisasi.

Saluran Pengaduan Melalui Pemegang Mandat Daerah

Effriel memastikan bahwa hampir seluruh calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi maupun calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat kabupaten/kota telah menerima Surat Mandat resmi dari DPP IP 555.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses perekrutan pengurus tidak dipungut biaya, termasuk biaya pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA), seragam, maupun administrasi lainnya.

Untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan menyampaikan pengaduan, DPP IP 555 juga menyediakan jalur komunikasi melalui Fitri Hariani, pemegang mandat pembentukan kepengurusan di sejumlah provinsi sekaligus calon Ketua DPD Ikatan Persaudaraan Triple Five (IP 555) Provinsi Jawa Timur.

Fitri mempersilakan masyarakat menghubunginya secara langsung agar dapat diarahkan kepada pemegang mandat resmi di daerah masing-masing.

"Silahkan hubungi saya di nomor 0857-3551-2102 akan saya bantu arahkan ke pemegang mandat didaerah anda sehingga dapat info yang benar," ungkap Fitri.

Apabila ditemukan penyimpangan atau pungutan liar yang mengatasnamakan IP 555, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui jalur tersebut untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang di internal organisasi.

Jika terbukti dilakukan oleh oknum internal, DPP menyatakan akan memberikan sanksi tegas, mulai dari teguran keras, pemecatan dari organisasi, hingga proses hukum sesuai pelanggaran yang dilakukan.

Tiga Pesan Kunci DPP IP 555 untuk Masyarakat

Sebagai penutup, Dewan Penasihat DPP IP 555 menyampaikan tiga imbauan kepada masyarakat agar tidak salah memahami informasi maupun menjadi korban oknum yang tidak bertanggung jawab.

1. Jangan Pernah Membayar Apa Pun

Masyarakat diminta menolak apabila ada pihak yang meminta uang pendaftaran, biaya administrasi, atau potongan dana bantuan dengan alasan apa pun.

2. Warga Umum Tidak Perlu Menyerahkan KTP

Persyaratan fotokopi KTP hanya berlaku bagi calon pengurus resmi. Masyarakat umum yang tidak mendaftar sebagai pengurus tidak perlu menyerahkan fotokopi KTP maupun dokumen identitas pribadi lainnya.

3. Periksa Sumber Informasi Sebelum Percaya

Masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai informasi berantai di media sosial yang belum jelas kebenarannya. Apabila membutuhkan penjelasan, masyarakat dapat menghubungi DPP maupun pengurus daerah yang memiliki Surat Mandat resmi.

(Red)

Baca Juga

View