Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

Jawapes Surabaya - Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 diwarnai sejumlah persoalan nasional, mulai dari polemik hukum yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, demonstrasi mahasiswa, pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kembalinya ekspor beras setelah 42 tahun, hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah yang belum sepenuhnya padam.

Pimpinan Redaksi Media Jawapes, Rizal Diansyah Soesanto, ST., CPLA, dalam wawancara eksklusif dengan Jawapes, Minggu (15/11/2026), menilai rangkaian peristiwa tersebut menjadi ujian bagi penegakan hukum, demokrasi, kepemimpinan, kemandirian ekonomi, dan kepedulian terhadap lingkungan.

"Semangat Hari Pahlawan jangan berhenti pada seremoni. Bangsa ini membutuhkan keberanian menegakkan keadilan, mendengar suara rakyat, dan membuktikan bahwa pembangunan benar-benar membawa kesejahteraan," tegas Rizal.

Terkait polemik hukum yang menyeret nama Listyo Sigit, ia menekankan bahwa hukum harus berlaku tanpa pandang jabatan. Setiap informasi wajib diverifikasi dan proses hukum harus menjunjung asas praduga tak bersalah.

Mengenai demonstrasi mahasiswa, Rizal meminta pemerintah tidak mengabaikan aspirasi masyarakat. Kritik harus dijawab melalui kebijakan nyata, sementara demonstrasi tetap berlangsung damai dan bertanggung jawab.

"Jangan hanya melihat kerumunan di jalan. Gali apa tuntutannya, mengapa mereka turun, dan bagaimana pemerintah menjawabnya. Kritik masyarakat harus menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar dianggap gangguan," ujarnya.

Menyikapi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, Rizal menegaskan setiap perubahan kepemimpinan wajib berjalan sesuai konstitusi, transparan, dan mengutamakan kepentingan negara.

Sementara itu, kembalinya Indonesia mengekspor beras setelah 42 tahun patut diapresiasi. Namun, keberhasilan tersebut harus diikuti kesejahteraan petani, perlindungan harga gabah, peningkatan tenaga kerja, serta pemanfaatan material dan industri dalam negeri.

Di bidang lingkungan, BNPB melaporkan karhutla di Kalimantan Tengah masih menyisakan sekitar 254,89 hektare area yang harus ditangani hingga Minggu (15/11/2026). Dari total 272,09 hektare di 26 titik, sekitar 17,2 hektare telah ditangani. Pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara, termasuk di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Rizal menegaskan, media harus tetap independen, berani mengungkap fakta, berimbang, dan tidak menjadi corong kepentingan kekuasaan maupun kelompok tertentu.

"Ukuran keberhasilan Indonesia bukan sekadar siapa yang berkuasa atau berapa besar angka ekspornya. Hukum harus adil, suara rakyat harus didengar, dan kesejahteraan harus nyata. Itulah semangat perjuangan yang harus kita lanjutkan," pungkasnya. (Red)

Baca Juga

View