Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

SURABAYA, Jawapes – Rencana unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 mendatang mulai memicu respons dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kepemudaan. Aktivis sekaligus pengamat sosial, Eko Gagak, menilai dinamika ini menunjukkan pola pengondisian situasi yang berbeda dari pengawalan aksi massa pada umumnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, koordinator aksi, Teguh dan Botok, bersama perwakilan massa dilaporkan telah tiba di Jakarta. Namun, persiapan AMPB menghadapi kendala setelah rekening pribadi milik Supriyono alias Botok yang digunakan untuk menggalang dana logistik dibekukan sepihak. Saldo terakhir dalam rekening tersebut tercatat sebesar Rp80.935.479. Meski demikian, pihak AMPB menyatakan gerakan akan tetap berjalan sesuai rencana.

Melihat situasi tersebut, Eko Gagak menyoroti pernyataan sikap kontra yang muncul lebih awal dari Badan Musyawarah (Bamus) Betawi dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Menurutnya, langkah ini mengindikasikan adanya upaya penggiringan opini publik.

"Dalam unjuk rasa sebelumnya, jarang ada organisasi adat atau kepemudaan yang langsung mengeluarkan pernyataan melalui media sebelum aksi dimulai," ujar Eko Gagak dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/8/2026).

Eko Gagak membandingkan perlakuan ini dengan aksi mahasiswa Universitas Indonesia (UI) beberapa hari lalu, di mana tidak ada pernyataan serupa dari Bamus Betawi mengenai batas wilayah adat. Ia menduga ada indikasi upaya untuk membenturkan sesama kelompok masyarakat di tingkat bawah.

Berdasarkan analisis informasi berbasis sumber terbuka (Open Source Intelligence/OSINT), Eko memaparkan latar belakang dua kelompok yang menyatakan sikap kontra tersebut. Saat ini, Bamus Betawi tengah fokus mengawal implementasi Pasal 31 UU Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) terkait kebudayaan Betawi, serta mendorong pengesahan status sebagai Lembaga Adat resmi mitra pemerintah. Sementara itu, KAMMI sebagai organisasi kepemudaan era Reformasi, dinilai memiliki kedekatan dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang diduga memengaruhi arah kebijakan organisasi.

Di sisi lain, AMPB yang bergerak di bawah bendera Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB) menerapkan pola gerakan digital secara terbuka. Seluruh proses persiapan hingga penggalangan donasi dipublikasikan di media sosial untuk menepis tudingan keterlibatan buzzer atau elite politik.

Sebelumnya, kelompok ini sempat menarik perhatian publik saat menggelar aksi di Gedung DPRD Pati dengan menuntut para anggota dewan dan menduduki fasilitas ruang sidang.

"Pola gerakan akar rumput ini menjadi indikator keresahan masyarakat bawah. Salah satu narasi kuat yang mereka bawa adalah desakan pengesahan UU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor," tambah Eko.

Pada akhir keterangannya, Eko Gagak mengimbau publik untuk tetap kritis terhadap pergerakan berbagai ormas, termasuk 20 ormas yang baru dikukuhkan dalam naungan Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS). Langkah ini dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terpecah belah oleh strategi adu domba (divide et impera).

Redaksi

Baca Juga

View