Jawapes Sidoarjo – Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 dijadikan momentum oleh Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur untuk mendesak pemerintah mengakui peran pendidikan alternatif. Desakan ini muncul karena sistem pendidikan formal dinilai belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan dan marjinal.

Direktur KPS2K Jatim, Iva Hasanah http://S.Sos, http://M.Hum, menegaskan bahwa pendidikan alternatif yang digerakkan NGO/CSO justru terbukti efektif mengangkat kualitas SDM kelompok terpinggirkan. “Saatnya negara mengakui pendidikan alternatif. Membangun Indonesia Emas harus dari pendidikan akar rumput,” tegas Iva dalam rilisnya, Jumat, 2/5/2026.

1,44 Juta Anak Tak Sekolah, Kelompok Rentan Tertinggal
Data 2024 menunjukkan jumlah peserta didik nasional mencapai 47,1 juta orang, didukung 277.593 satuan pendidikan dan 3,36 juta guru. Anggaran pendidikan tembus Rp665 triliun, naik 7,9% dari 2023.

Namun di balik angka besar itu, masih ada 1,44 juta anak tidak sekolah. Ketimpangan makin terlihat di perguruan tinggi. Akses kelompok rentan sangat rendah: penyandang disabilitas hanya 7,6%, masyarakat miskin 15,2%, masyarakat adat 9,4%, dan kelompok minoritas 10,1%.

“Kualitas pendidikan yang mereka terima juga rendah dan tidak mampu meningkatkan hidup layak,” ungkap Iva.

Korupsi Gerogoti Rp Triliunan Dana Pendidikan
KPS2K menyoroti korupsi sebagai penghambat utama. KPK menyebut pendidikan masuk 5 besar sektor rawan korupsi. ICW mencatat 2016-2022 ada lebih dari 240 kasus korupsi pendidikan dengan potensi kerugian negara ratusan miliar hingga triliunan rupiah.

Modusnya beragam: korupsi dana BOS, pengadaan barang, beasiswa, jual beli jabatan guru, hingga pungli di sekolah. Dampaknya langsung menurunkan mutu layanan dan memperparah kesenjangan, terutama bagi kelompok rentan.

Pendidikan Alternatif: Solusi Nyata dari Akar Rumput
Iva memaparkan, pendidikan nonformal yang dijalankan NGO/CSO telah menjangkau 7,6 juta warga belajar di 34 provinsi, termasuk wilayah 3T. Ada 2.350 lebih lembaga terlibat. Sebanyak 72% pesertanya dari kelompok rentan.

Hasilnya signifikan: akses pendidikan naik 18,4%, keterampilan peserta melonjak 28,7%, peluang kerja/usaha naik 23,1%, dan pendapatan meningkat 20,9%. Sebanyak 84% perempuan peserta program mengalami kenaikan pendapatan, 76% pemuda putus sekolah dapat kerja kurang dari 3 bulan, 68% disabilitas bisa mandiri, dan pendapatan masyarakat adat naik 35% berbasis potensi lokal.

“85,2% peserta juga lebih percaya diri, disiplin, dan jago problem solving. Ini bukti pendidikan alternatif bukan pelengkap, tapi solusi,” tambah Iva.

8 Tuntutan untuk Hardiknas 2026
KPS2K menyampaikan 8 rekomendasi ke pemerintah:

  1. Berantas korupsi sektor pendidikan
  2. Lindungi hak pendidikan kelompok minoritas lewat kurikulum setara gender
  3. Akui & danai NGO penyelenggara pendidikan alternatif
  4. Perkuat beasiswa untuk kelompok rentan
  5. Perbanyak sekolah inklusif ramah disabilitas
  6. Perluas bantuan ekonomi keluarga miskin
  7. Bangun infrastruktur pendidikan di wilayah adat libatkan komunitas lokal
  8. Perkuat data & monitoring dengan prinsip No One Left Behind

“Pendidikan harus adil, merata, dan mampu dongkrak SDM secara menyeluruh. Jangan ada yang tertinggal,” tutup Iva, beliau juga memberikan kontak komunikasi bila ada masyarakat yang ingin bertanya bisa menghubungi no WhatsApp 082111374666.

( Eko)