Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

 

Massa KUMAIL: Menuntut Evaluasi Board of Peace Palestina, Puluhan massa tetap bertahan didepan Gedung meskipun pintu gerbang Tertutup rapat hingga diguyur hujan. 

PROBOLINGGO, Jawapes – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo mendadak mencekam, Puluhan massa dari Komunitas Umat Islam Anti Amerika-Israel (KUMAIL) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD, Jumat (12/2/2026) Siang.

Aksi solidaritas ini mendesak pemerintah agar meninjau ulang keterlibatan Indonesia dalam forum internasional Board of Peace (BoP) terkait isu Palestina, Aksi berlangsung sekitar pukul 13.40 WIB hingga 15.45 WIB di Jalan Suroyo, Kota Probolinggo.

Aksi diawali dengan titik kumpul di Alun-Alun Kota Probolinggo sebelum massa berjalan kaki menuju gedung DPRD sambil membawa spanduk dan bendera, Sepanjang perjalanan, peserta menyampaikan tuntutan agar pemerintah pusat tetap mengedepankan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga utama penyelesaian konflik internasional.

Koordinator lapangan KUMAIL, Arif Abdul Kuis dalam orasinya menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam BoP perlu dikaji ulang secara menyeluruh, Ia menegaskan, langkah diplomasi harus sejalan dengan amanat konstitusi dan tidak melemahkan posisi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

"Kami meminta pemerintah mengevaluasi keanggotaan dalam Board of Peace agar tidak merugikan posisi diplomasi Indonesia," ujarnya.

Menurut Arif, forum internasional baru tersebut dinilai belum memiliki mekanisme yang jelas terkait perlindungan warga sipil dan akuntabilitas hukum. Ia menambahkan, KUMAIL khawatir keberadaan BoP justru mengurangi peran strategis PBB dalam upaya menjaga perdamaian dunia dan memperjuangkan hak rakyat Palestina.

Setibanya di depan gedung DPRD, massa berorasi secara bergantian di depan pagar yang tertutup, Hingga aksi berlangsung hampir tiga jam, tidak ada anggota dewan yang menemui peserta aksi, Kondisi ini memicu kekecewaan massa, meskipun sempat terjadi pembakaran bendera Israel, namun aksi tetap berjalan tertib di bawah pengawasan aparat keamanan.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, H. Abdul Mujib, saat dikonfirmasi terpisah melalui sambungan telepon mengatakan pihaknya menghormati penyampaian aspirasi masyarakat, Ia menegaskan bahwa lembaganya akan menerima dan meneruskan aspirasi tersebut sesuai kewenangan.

"Kami menghargai aspirasi masyarakat dan akan menindaklanjuti melalui mekanisme yang ada," katanya Jumat (13/2/26) malam. 

Pengamanan dilakukan oleh personel Polres Probolinggo Kota bersama Satpol PP Kota Probolinggo untuk menjaga ketertiban. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri Melalui Kabag Ops Kompol Dwi Sucahyo di lokasi menyampaikan pengamanan dilakukan secara persuasif agar kegiatan berjalan aman dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

"Kami melakukan pengamanan terbuka untuk memastikan aksi berlangsung tertib," Tegas Dwi.

Dalam aksi tersebut, massa juga membacakan pernyataan sikap yang menekankan pentingnya konsistensi Indonesia terhadap amanat UUD 1945 dalam mendukung kemerdekaan bangsa lain, Mereka menilai kebijakan luar negeri harus dilakukan secara transparan dan mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan global.

Setelah menyampaikan tuntutan, massa membubarkan diri secara tertib menjelang pukul 15.45 WIB tanpa insiden. Aparat memastikan arus lalu lintas kembali normal, sementara tuntutan massa diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan lembaga terkait sesuai jalur konstitusional.(id) 

Baca Juga

View