Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

Jawapes, BANJARNEGARA – Pemkab Banjarnegara melakukan langkah strategis dalam memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Melalui kegiatan Sosialisasi Penugasan ASN untuk validasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, menginstruksikan penguatan validasi data di lapangan untuk meminimalisir kekeliruan administratif.

Acara yang berlangsung di Aula Sasana Abdi Praja, Kamis (29/1/2026) ini dihadiri oleh Kepala OPD dan jajarannya, perwakilan perangkat daerah, serta para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan diterjunkan sebagai tim verifikator.

Dalam arahannya, Bupati dr. Amalia Desiana menekankan bahwa tantangan pendeteksian kemiskinan tidak bisa diselesaikan jika pemerintah hanya mengandalkan modal sosial tanpa dukungan data yang akurat.

"Tujuannya jelas, agar bantuan di Kabupaten Banjarnegara benar-benar tepat sasaran. Jika kita hanya mengandalkan penguatan modal sosial saja, prosesnya tidak akan cepat. Kita butuh aksi nyata di lapangan," kata Bupati Amel.

Ia menyoroti adanya temuan di lapangan di mana penerima bantuan justru merupakan pihak yang secara ekonomi dianggap mampu, seperti memiliki kendaraan bermotor. 

"Kemarin sudah di review, ada yang mengaku miskin tapi ternyata memiliki kendaraan. Hal-hal seperti ini yang harus kita tertibkan agar rasa keadilan di masyarakat terjaga," tegasnya.

Plt Kepala Dinsos PPPA Banjarnegara, Drs Sila Satriana M.Si, menjelaskan bahwa validasi ini akan melibatkan personel yang terdiri dari unsur ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkab Banjarnegara. 

Sila Satriana menekankan bahwa verifikasi ini merupakan perintah langsung untuk memastikan keadilan bagi masyarakat miskin.

"Kita mengerahkan segenap kekuatan aparatur, termasuk bapak/ibu kepala sekolah sebagai manajer di wilayahnya masing-masing. Kita perlu menyamakan persepsi dan jadwal agar validasi ini berjalan serentak dan akurat," jelas Sila.

Petugas verifikasi akan melakukan pengecekan langsung ke rumah-rumah warga (door-to-door) untuk melihat kondisi riil di lapangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari "modus-modus" administratif yang seringkali membuat data kemiskinan menjadi tidak valid.Menuju Data Tunggal yang Akurat.

Program ini juga merupakan upaya Pemkab Banjarnegara dalam menciptakan data tunggal yang solid. Dengan data yang tervalidasi, diharapkan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat terkait warga mampu yang mendapat bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan.

Bupati juga berpesan kepada para petugas agar menjalankan tugas dengan hati nurani. "Saya ingin ini tidak hanya sekadar cepat, tapi memang benar-benar tepat. Jangan sampai ada orang yang benar-benar lapar atau sakit di luar sana tidak terdata hanya karena kesalahan administrasi," katanya.

Kegiatan verifikasi lapangan ini dijadwalkan akan dimulai segera setelah sosialisasi selesai, dengan target pembersihan data yang signifikan pada bulan-bulan mendatang untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting di Kabupaten Banjarnegara. (Egy Wardoyo)

Baca Juga

View