Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

Atas : Saat menemui para pendemo, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih didampingi Wakil Ketua III dari fraksi Golkar, Warih Andono dan M. Rojik dari Komisi C, bawah : pendemo ARSAK 

Jawapes, SIDOARJO - Puluhan orang yang tergabung LSM atau Ormas dibawah komando Aliansi Rakyat Sidoarjo Anti Korupsi (ARSAK) menggelar aksi damai di depan Kejaksaan Negeri, depan Pemkab dan DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (9/12/2025).

Momentum Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia), ARSAK menyampaikan aspirasinya terkait Krisis kepemimpinan di Kabupaten Sidoarjo dan tuntutan transparansi hukum tanpa kompromi. 

Perwakilan ARSAK, Husein menyampaikan orasinya bahwa Sidoarjo hari ini sedang menghadapi krisis kepemimpinan yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Rakyat melihat dan merasakan langsung bagaimana infrastruktur dibiarkan tak terurus, banjir merendam jalan raya protokol hingga pemukiman warga, jalan rusak, dan layanan dasar yang berjalan setengah hati. "Sehingga rakyat dapat menilai kondisi pemerintah seolah berjalan tanpa arah," ujarnya. 

Proyek-proyek publik molor, tanpa penjelasan, tanpa transparansi, dan tanpa evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, masterplan pembangunan terkait penanganan banjir yang diharapkan ada sejak awal periode justru baru dijanjikan rampung tahun 2026, menunjukkan betapa rapuhnya perencanaan di meja kekuasaan, tandasnya. 

Saat menemui para pendemo, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih didampingi Wakil Ketua III dari fraksi Golkar, Warih Andono dan M. Rojik dari Komisi C menerima penyampaian aspirasi ARSAK. "Secara umum akan kita kawal terkait permasalahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Seperti anak-anak yang putus sekolah, permasalahan banjir maupun pengerjaan yang belum terselesaikan dan lainnya," ujar Abdillah.

Lanjut Ketua DPRD, semua pekerjaan yang belum terselesaikan, tentunya secara otomatis DPRD akan terus mengawal sesuai dengan kebijakan dan penganggaran. "Di tahun 2025 yang dinilai masih sangat banyak kekurangannya, termasuk serapan dan lainnya, maka di tahun 2026 akan menjadi prioritas untuk menjadi lebih baik lagi," ujar Abdillah.

Sinergi Pemkab dengan DPRD bersama OPD diharapkan bisa menjadi solusi agar permasalahan di Kabupaten Sidoarjo terselesaikan. Namun jika OPD tidak mampu menyelesaikan visi misi Bupati dan Wakil Bupati, maka akan menjadi peringatan keras bagi mereka, pungkas Ketua DPRD.(Tim)

Baca Juga

View