Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

Kantor Desa Tambaksari Kecamatan Blora, diduga oknum operator desa slewengkan anggaran desa

Jawapes, BLORA - Kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) kembali mencuat. Setelah sebelumnya sejumlah Kepala Desa dijebloskan ke penjara akibat penyalahgunaan anggaran desa, kini kasus serupa muncul di Desa Tambaksari, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Namun berbeda dari biasanya, kali ini bukan Kepala Desa yang terlibat, melainkan seorang operator desa berinisial L.

Menurut informasi yang diperoleh media Suara Jateng, dugaan penyalahgunaan dana tersebut mencuat setelah adanya laporan terkait uang Kader Desa yang tidak kunjung dibayarkan sepenuhnya. Kemudian guna mengklarifikasi, berupaya mendatangi Kantor Desa Tambaksari pada Senin (20/10/2025) pagi. Namun, hingga Pukul 09.30 Wib, Operator Desa berinisial L belum tampak.

Saat dikonfirmasi, salah satu Perangkat Desa menyebutkan, bahwa Operator Desa memang jarang hadir ke kantor. Kemudian menyarankan untuk langsung mendatangi rumah L. 

"Operator Desa memang jarang hadir ke kantor. langsung mendatangi rumahnya saja," kata salah satu Perangkat Desa.

Saat ditemui di kediamannya, L enggan memberikan keterangan jelas dan hanya mengatakan, bahwa urusan tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada Kepala Desa secara bersama-sama.

Selanjutnya Kepala Desa Tambaksari, Achmad Heru Gunawan saat dikonfirmasi membenarkan adanya permasalahan tersebut. Ia mengakui, bahwa saudara L merupakan Operator Desa memang membawa uang Kader sebesar Rp. 25 Juta. Sementara pembayaran kepada pihak lain seperti Ketua RT, BPD dan Perangkat lainnya telah dilakukan.

"Yang belum dibayarkan hanya gaji Kader," ujar Achmad Heru Gunawan kepada awak media.

Kasus dugaan penyalahgunaan dana ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Warga khawatir, praktik seperti ini dapat menimbulkan potensi korupsi yang lebih besar jika tidak ada keterbukaan dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan desa.

Dengan adanya peristiwa ini, masyarakat berharap agar Pemerintah Kabupaten Blora dan pihak berwenang turun tangan untuk memastikan adanya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.(Red)

Baca Juga

View