Jawapes, SIDOARJO - Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mengadakan Press Conference APBN KiTa Regional Jawa Timur hingga 31 Mei 2025 bertempat di Aula Lantai 4, GKN Surabaya II Jalan Dinoyo No.111 Surabaya. Acara ini juga diikuti para pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan di Jawa Timur secara daring melalui Ms Teams, Jumat (20/6/2025).
Hadir memimpin Konferensi pers Kakanwil DJKN Jawa Timur Dudung Rudi Hendratna yang juga sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, dan didampingi Kakanwil DJP Jawa Timur III Untung Supardi, Kakanwil DJP Jawa Timur I Samingun, serta Local Expert Prof. Rudi Purwono.
Konferensi Pers ALCo APBN Regional Jawa Timur diselenggarakan setelah Konferensi Pers APBN KiTa hingga 31 Mei 2025 dilaksanakan oleh Menteri Keuangan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan agenda dalam menjelaskan secara transparan pengelolaan APBN Regional dan Kinerja Perekonomian Jawa Timur kepada publik.
Hadir pula media lokal Surabaya di acara ini, serta para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan di Jawa Timur.
Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur
Ditengah ketidakpastian dan stagnasi global, ekonomi regional Jawa Timur s.d. Mei 2025 tumbuh 5,00 persen (yoy) yang didorong oleh performa kuat sektor pertanian, kelistrikan dan gas serta konsumsi domestic dan ekspor. Jatim masih menjadi penyumbang PDB Nasional tertinggi kedua setelah DKI JakartaInflasi Jatim secara yoy pada Mei 2025 sebesar 1,22 persen, lebih rendah daripada inflasi Nasional (1,60 persen), dan terendah di pulau Jawa. Secara umum Jatim berhasil menjaga kestabilan harga dibanding rata rata nasional, khususnya kelompok pangan volatile.
Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Mei 2025 sebesar 109,38. Posisi masih di atas 100 yang menunjukan daya beli petani cukup baik, dan sebagai daerah lumbung pangan Nasional, petani Jatim mampu menjaga usaha taninya berkelanjutan.
Perkembangan Realisasi APBN Regional Jawa Timur
Realisasi Belanja Negara sampai dengan Mei 2025 telah terserap Rp47,91 triliun atau 37,89 persen dari pagu belanja negara di Jawa Timur. Kinerja belanja negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp14,03 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp33,88 triliun (40,58 persen dari target 83,49 triliun).
Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp97,8 triliun atau 34,64 persen dari target sebesar Rp282,65 triliun. Terdiri dari Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar 34,07 persen (Rp94,4 triliun) dari target dan PNBP mencapai 64,11 persen (Rp3,41 triliun ) dari target (Rp5,3 triliun). Penerimaan Perpajakan disumbang oleh penerimaan Ditjen Pajak sebesar Rp46,85 triliun dan penerimaan Kepabenan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp55,09 triliun (37,02 persen dari target).
Dudung Rudi Hendratna menjelaskan terkait capaian APBN Regional Jawa Timur, dengan fungsi shock absorbernya dalam menjaga perekonomian khususnya di Jawa Timur.
Beberapa Isu terkait penerimaan negara di Jawa Timur:
Belanja Kementerian Lembaga (K/L)
Belanja Pegawai terealisasi Rp9,87 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang disalurkan sesuai jadwal.
Belanja Barang terealisasi Rp3,22 triliun, digunakan antara lain untuk keamanan dan ketertiban nasional, pendidikan tinggi, infrastruktur konektivitas, pelayanan kesehatan, sarpras pendidikan, profesionalisme prajurit, pendidikan dasar, konsolidasi demokrasi, layanan hukum.
Belanja Modal terealisasi Rp874,46 miliar, antara lain digunakan untuk Prasarana Bidang
Pertahanan dan Keamanan, modernisasi peralatan Kesehatan, pendidikan, serta peralatan internal K/L, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Pengembangan Bendungan, Danau, dan Penampung Air Lainnya serta Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut dan Perkeretaapian, belanja awal untuk perbaikan Gedung, rumah dinas, dan prasarana Pendidikan.
Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp67,52 miliar, digunakan antara lain untuk anak Yatim Piatu (YAPI), Program PKH, bantuan pendidikan dasar dan menengah, bantuan pendidikan tinggi.
Transfer Ke Daerah (TKD)
Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD per 31 Mei 2025 terealisasi sebesar Rp33,88 triliun (40,58 persen dari target). Realisasi DAU terealisasi Rp19,7 triliun untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik/belanja aparatur. Realiasi DBH terealisasi Rp3,86 triliun dipengaruhi perubahan periode salur dan persentase salur untuk setiap periode. Realisasi Insentif Fiskal terealisasi Rp181,27 miliar. Realisasi DAK Fisik sebesar Rp14,79 miliar. Realisasi DAK Non Fisik terealisasi Rp5,84 triliun ditopang oleh Dana BOS, difokuskan untuk mendanai belanja pendidikan dan kesehatan, dan Dana Desa terealisasi Rp4,27 triliun dipengaruhi oleh banyaknya Pemda yang belum menyampaikan syarat salur.
“Realisasi TKD ini, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung layanan publik di daerah yang tecermin dalam APBD,” ujar Dudung menjelaskan peran TKD untuk penerimaan Pemerintah Daerah di Jawa Timur.
Program Makan Bergizi Gratis, BUMDes, dan Koperasi Merah Putih (KMP) terkait dukungan program makan bergizi gratis (MBG), Dudung menjelaskan di wilayah Jawa Timur per-Juni 2025 sudah terbentuk 121 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
“Penerima manfaat MBG ini adalah 3.139 Kelompok dengan jumlah 362.595 penerima yang terdiri dari murid sekolah mulai PAUD sampai dengan tingkat menengah atas, termasuk Pondok Pesantrensampai dengan Sekolah Luar Biasa, serta para balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” katanya dalam merinci penerima manfaat program MBG di Jawa Timur.
Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur sangat konsen terhadap program Koperasi Merah Putih (KMP), hingga 16 Juni 2025 sebanyak 8.492 KMP telah terbentuk dari 8.494 Desa/Kelurahan di Jawa Timur dengan berbagai dukungan yang telah diberikan. Sedangkan BUMDes yang diharapkan nantinya dapat bersinergi dengan KMP jumlah keseluruhan adalah 6.814 BUMDesa (88 persen dari 7.721 Desa).
Penerimaan Negara
Hingga Mei 2025, Penerimaan Pajak mencapai Rp39,38 triliun, yang didukung dari Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp26,60 triliun (56,8 persen). Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisasi sebesar Rp55,09 triliun (37,02 persen dari target APBN. Penerimaan Cukai terealiasi sebesar Rp52,41 triliun (36,8 persen dari target) tumbuh 9,3 persen (yoy) dipengaruhi oleh naiknya produk rokok golongan II dan III. Penerimaan Bea Masuk Rp2,42 triliun (38,1 persen dari target) terkontraksi 10,9 persen (yoy) dipengaruhi oleh penurunan nilai impor dan tarif efektif. Penerimaan Bea Keluar Rp270 M (229,9 persen dari target) tumbuh 498,3 persen (yoy) dipengaruhi oleh tingginya reverensi harga CPO, dan kakao serta pertumbuhan volume ekspor produk turunan CPO.
Realisasi PNBP hingga 31 Mei 2025, tetap terjaga mencapai Rp3,42 triliun (64,11 persen dari target) tumbuh 16,44 persen (yoy) terdiri PNBP Lainnya terealisasi sebesar Rp1,75 triliun dan PNBP BLU sebesar Rp 1,67 triliun. Realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim sampai dengan 31 Mei 2025 mencapai Rp2,27 trilun atau 41,71 persen dari target, dengan PNBP Lelang sebesar Rp85,15 miliar atau 68,19 persen dari target Rp124,87 miliar, Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp267,54 Juta atau 174,41 persen dari target Rp153,4 juta, Realisasi PNBP Aset Rp66,65 miliar atau 40,36 persen dari target Rp165,14 miliar.
Konpers diakhiri dengan tanya jawab dari para awak media yang hadir, dan ditutup Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan yang menjelaskan pertama secara umum Ekonomi Jawa Timur Solid dengan diversifikasi basis Industri, Pertanian dan Energi yang kuat, serta aktivitas eksor dan impor yang tumbuh. Yang kedua menjelaskan terkait Fiskal Jawa Timur yang tetap kuat dan bertumbuh, dengan efisiensi dan ketepatan sasaran yang terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan serta kesejahteraan rakyat, dan yang ketiga mengenai kegiatan efisiensi di Jawa Timur tahun 2025 berdampak nyata dalam meningkatkan efektivitas anggaran, memperluas akses layanan dasar masyarakat, dan memperkuat ketahanan fiskal daerah sebagai bentuk transformasi cara belanja daerah agar lebih produktif, adil, dan berkelanjutan. (Ty/hmsDJPJatimII)
View
Posting Komentar