Jawapes, SIDOARJO - Terkait beredarnya pemberitaan adanya dugaan pungli di SDN Sidodadi 2 Kecamatan Taman, membuat pihak sekolah kebakaran jenggot. Bagaimana bisa ? Karena dengan adanya hal tersebut, pihak sekolah sempat dipanggil Dispendik Kabupaten Sidoarjo.
Hal tersebut dikatakan Kepala SDN Sidodadi 2 Ananing DTJ, M.Pdi saat ditemui awak media di kantornya, Selasa (30/4/2024). Beliau membenarkan adanya tarikan iuran sebesar Rp25.000 perbulan yang dilakukan oleh salah satu wali kelas bersama wali murid.
"Namun tarikan atau iuran tersebut juga tanpa sepengetahuan kami. Apalagi sampai ditagih dirumah orang tua murid dengan cara di video. Saya mohon maaf untuk permasalahan ini," tuturnya.
Lebih lanjut Ananing sampaikan, saat dipanggil Dispendik, Kami diperbolehkan menarik iuran dana rekreasi yang sifatnya tidak harus membayar atau tanpa tekanan, dan acara kegiatan rekreasi pelepasan siswa siswi kelas 6 sifatnya tidak harus dirayakan setiap tahun, walau terkadang ini juga permintaan para wali murid masing masing.
"Kami akan mengoreksi dan membenahi sistem iuran atau tagihan ini, dengan wacana selanjutnya pemberlakuan secara resmi dan transparan," ucapnya.
Terpisah, salah satu wali murid (sebut saja L) mengatakan kepada awak media bahwa juru tagih yang juga wali murid berinisial ER dan TK selalu menagih uang tarikan sebesar Rp25.000 ke masing-masing rumah. "Namun caranya itu lho, yang membuat orang merasa risih. Seperti kita ini punya utang saja. Apalagi mereka juga merekam saat melakukan penarikan uang itu dan hasil video dikirim di grup wali murid," ujarnya.
Disinggung soal kegunaan uang Rp25.000 itu, L mengatakan, kata wali kelas untuk makanan sehat bagi murid yang digelar dalam 1 bulan bisa dua hingga tiga kali.
"Tapi tarikan itupun juga tidak cukup untuk kebutuhan lain. Jadi dalam satu kelas ada 30 murid, tentunya juga ada 30 wali murid. Untuk kegiatan pemberian makanan sehat, guru juga dibantu wali murid. Jadi setiap kegiatan ada yang bertugas yaitu enam wali murid. Disaat wali murid bertugas, setelah dihitung ada kekurangan anggaran, ya enam orang itulah yang urunan. Misalkan dalam sekali giat butuh uang Rp500 ribu, enam orang wali murid itulah yang nombok kekurangannya. Itu khan berat bagi saya yang tidak mampu ini," ujarnya.
Kami berharap supaya jangan ada pemaksaan tarikan iuran lagi, dan jangan lagi merekam aksi yang tidak terpuji itu, tutupnya. (Tim)
Pembaca
Posting Komentar