Jawapes-PASURUAN, Aksi Demo oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Format(Forum Rembuk Masyarakat) yang tergabung didalamnya ada puluhan LSM, Jurnalis dan LBH atas isu Nasional soal Pajak mulai di suarakan senin,(13-3-2023) di KPP(Kantor Pajak Pratama) Pasuruan.
Aksi long march diawali dari titik kumpul di Rejoso, Kabupaten Pasuruan langsung meluncur ke KPP Pasuruan di Jalan Panglima Sudirman itu menyuarakan terkait isu banyak nya pegawai pajak yang belum melaporkan harta kekayaanya, untuk di Audit harta kekayaanya(LHKPN) Kepala Kanwil DJP Jatim I, II, III, juga Audit kisaran 60 an tambang dan Perusahaan, Koperasi yang diduga merugikan Negara Puluhan hingga bisa jadi Ratusan Milyar dalam 10 tahun terakhir yang lolos dari Pajak Pendapatan PPh, PPn atas hasil produksinya serta Harta Pejabat Bupati dan Walikota Pasuruan.
Atas Indikasi Kegagalan Kerja Kapala KPP Pasuruan tersebut salah satu peserta Demo dalam orasi tersebut juga meminta agar Mundur dari Jabatanya yang dianggap tidak bisa melaksanakan amanah rakyat dan terkesan menindas dengan Pajak buat Rakyat kecil dan membiarkan lolos Pajak yang besar dengan berbagai intimidasi, mulai mengirim SPT(Surat Pemberitahuan) pajak ke anggota LSM Format jam 8-9 malam hingga menyebut nama Bupati, Walikota, Sekjen PBNU, Kejaksaan Negeri, Polres Pasuruan dalam hubungan Whatsaap saat di konfirmasi yang tidak ada kopetensi soal materi Rencana Audensi ke Salah satu Anggota Format.
Dalam Orasi Ketua LSM Format Mengatakan isu Nasional pernyataan Mahfud MD adanya dugaan aliran gelap 300 Triliun di Kemenkeu menjalar ke daerah, Format meminta adanya pemeriksaan Laporan LHKPN Kakanwil I,II,III kepada KPK juga dengan surat terbuka meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Mundur dari Jabatanya karena dianggap lalai atas kinerja yang menimbulkan masalah besar Oleh Alun hingga terbongkar kasus pencucian uang yang sekarang diperiksa KPK serta melaporkan LHKPN Pejabat seperti Bupati dan Walikota Pasuruan serta beberapa Jajaran Kepala Dinas dengan dugaan memiliki harta diluar kewajaran.
Disambung H. S. Samiadji "Dugaan menguapnya pajak pendapatan PPh, PPn 60-an tambang di Pasuruan berkisar sampai ratusan milyar patut di curigai, dan atau kinerja pegawai KPP Pajak Pasuruan yang dianggap tidak becus mengelola dengan gaji yang besar sehingga dianggap merugikan pendapatan negara, harus mundur Kepala KPP Pasuruan dari Jabatan karena tidak amanah, tidak maksimal, atau harus ada sangsi serius terkait menguapnya pajak tersbut dengan membuktikan data yang di pegangnya untuk dibacakan" ungkap Ketua LPK Indonesia Bersatu itu.
Ditutup oleh Kepala KPP Pasuruan Ismail "Ucapan terima kasih atas saran dan masukan kepada LSM Format dan peserta demo, serta akan menyikapi laporan, pengaduan, ataupun dimana bisa membantu meningkatkan pendapatan KPP Pratama Pasuruan dan untuk Isu Nasional kami tidak punya kewenangan menjawab kecuali hanya bisa mengklarifikasi yang dalam kewengan di Wiliyah Pasuruan". yang kemudian ditutup dengan beramah tamah dengan seluruh peserta Demo juga Audensi di ruangan kantor Pajak Pratama Pasuruan.(Djie)
Pembaca
Posting Komentar