Jajaran Forkopimda Situbondo Berikan Arahan Kepada Sejumlah Penambang Legal Situbondo


Jawapes Situbondo - Jajaran Forkopimda Situbondo memberikan pengarahan terhadap Persatuan Penambang Legal Situbondo (PPLS) di Gedung  lantai 2 Pemkab Situbondo, Kamis (27/8/2020).

Kegiatan tersebut dihadiri seluruh jajaran Forkopimda Situbondo dan Ketua PPLS beserta anggota.

Bupati Situbondo menjelaskan bahwa adanya wadah PPLS adalah perkembangan yang menarik, karena selama ini para penambang - penambang liar yang tidak berizin sangat berdampak pada lingkungan, sosial dan mengakibatkan kerugian pemerintah daerah yang berkaitan dengan potensi Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) menjadi berkurang. Maka adanya dukungan dari Forkopimda untuk memperbaiki situasi penambangan menjadi lebih baik dan dilapangan selalu dalam perlindungan sehingga berjalan sesuai dengan niat semula untuk kepentingan yang baik demi kemajuan Kabupaten Situbondo.

"Perlu diketahui proyek strategis pembangunan nasional jalan tol jika tidak ada perubahan jadwal tahun depan akan dimulai. Maka para penambang legal Situbondo memberikan suasana yang cukup membantu pergerakan ekonomi, karena jika Kabupaten Situbondo tidak siap bisa saja diambil oleh penambang - penambang dari luar kota yang legal. Padahal ketika ada kegiatan penambangan berjalan di Kabupaten Situbondo dampak karambolnya sangat banyak, yaitu tersedianya angkutan, tenaga kerja, banyak orang berdagang pastinya membawa dampak positif pertumbuhan ekonomi,' jelas H. Dadang Wigiarto, SH.

Sementara itu, Ketua Penambang Legal Situbondo menyampaikan bahwa anggota PPLS sementara sampai saat ini ada 13 penambang yang tergabung dan akan ada lagi susulan penambahan anggota, karena yang belum tergabung masih dalam tingkat eksplorasi dan proses. Terkait penambang Ilegal yang belum tergabung tentunya PPLS akan tetap merangkul membantu menyambungkan terkait perizinannya kepada instansi terkait.

"Harapan terbentuknya PPLS agar bisa menyamakan persepsi, sementara selama ini masih belum ada wadah untuk menyatukan aspirasi, tentunya nanti terkait mengenai harga, pembagian proyek - proyek nasional nanti kita sampaikan sesuai dengan tupoksinya kepada penambang - penambang sehingga tidak ada rasa kecemburuan sosial, saling menjegal satu sama lain dan menciptakan transaparansi," ucap Heru Setiawan. (Fin)


Pembaca

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama