Seperti yang dikatakan Wakil Bupati Sidoarjo, H. Nur Ahmad Syaifuddin ketika diwawancara para awak media saat di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Senin (20/4/2020), bahwa pembahasan rapat hari ini yang dihadiri Kepala OPD dan juga dari Apindo yaitu membahas terkait PSBB (Pembahasan Sosial Berskala Besar) yang akan diberlakukan di Sidoarjo.
"Masyarakat juga harus memahami jika di Sidoarjo memang benar-benar diberlakukan PSBB. Dampak dari adanya covid-19 ini juga sangat mempengaruhi perekonomian di Sidoarjo. Terutama bagi para pengusaha, dimana ada juga karyawan yang dirumahkan, bahkan ada juga yang di PHK. Jadi pemberlakuan PSBB bukan dari pihak pemerintah saja, namun lantaran situasi yang seperti ini, jadi saya berharap agar masyarakat juga mengikuti aturan pemerintah untuk membantu memutus rantai covid-19," ujar Cak Nur (sapaan akrab Wakil Bupati Sidoarjo).
Sementara itu menurut Kadishub Sidoarjo, Bahrul Amiq juga menambahkan bahwa dalam pemberlakuan PSBB, kami masih menunggu arahan terkait pembatasan di jalan propinsi, nasional maupun lingkungan. Berdasar Permenhub Nomor 18 tahun 2020 tentang pemanfaatan jalan untuk transportasi, kalau untuk kendaraan umum itu penumpang harus diisi 50%, sedangkan untuk gojek tidak boleh membonceng penumpang, dan hanya bisa digunakan sebagai jasa angkut barang saja.
"Dalam hal ini, pengguna jalan atau masyarakat harus memaklumi dengan kondisi saat ini," katanya.
Terpisah, Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Sumardji juga mengatakan bahwa kita akan menunggu tindak lanjut dari rapat bersama berkaitan dengan penyiapan penyusunan PSBB.
"Rencana ada 14 kecamatan yang akan diberlakukan PSBB, namun jika memang ada wilayah yang masuk zona hijau, bisa saja nantinya juga akan diberlakukan PSBB. Saya berharap agar masyarakat dapat mendukung jika memang di Sidoarjo akan diberlakukan PSBB, semua itu demi kebaikan kita semua," pungkas Sumardji.
(Tyaz)
View
Posting Komentar