“Rata-rata tiap rumah sakit rujukan hanya mampu menampung enam pasien. Selebihnya dilakukan isolasi mandiri bagi pasien PDP dengan kondisi kesehatan yang masih baik, sedangkan pasien PDP yang kondisinya rentan akan dirawat di rumah sakit rujukan. Termasuk 10 pasien yang positif saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit rujukan”, ujar dr. Syaf Satriawarman saat mendampingi Wabup Nur Ahmad Syaifuddin melakukan survey lokasi di Puskesmas Sidodadi Kecamatan Candi, Selasa (31/3/2020).
Pihak Pemkab Sidoarjo saat ini sedang mengupayakan tempat perawatan alternatif untuk penanganan PDP yang jumlahnya sudah mencapai puluhan.
Ada tiga tempat yang sedang dalam pengecekan, pertama Puskesmas Sidodadi Kecamatan Candi yang kondisinya masih baru selesai dibangun dan belum dipergunakan sama sekali. Dengan kapasitas 30 kamar yang tersedia.
Namun dari pantauan langsung di lokasi, masih banyak kekurangan yang harus dipenuhi. Diantaranya belum adanya tempat pembuangan limbah maupun tempat pemandian jenazah. Selain itu, karena lokasinya yang dekat dengan rumah pemukiman penduduk, banyak warga sekitar puskesmas yang keberatan jika pemkab berencana menjadikan tempat perawatan bagi PDP covid-19.
Alternatif kedua adalah gedung MPP, di lokasi ini juga dinilai jauh dari standar kelayakan untuk penanganan pasien covid-19. Gedung MPP tidak memiliki banyak ruangan fasilitas untuk istirahat pasien.
Wabup Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin bersama dengan Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji dan Dandim 0816/Sidoarjo akhirnya menuju ke gedung balai latihan kerja (BLK) yang berlokasi di Kecamatan Tulangan. Di lokasi BLK ada satu gedung yang pakai untuk asrama dan baru selesai dibangun. Dengan kapasitas tempat 38 kamar tidur dan dua lantai. Tempat ini paling memungkinkan dipakai alternatif untuk penanganan pasien PDP Covid-19 di Sidoarjo.
Untuk pemakaian gedung milik kementerian tenaga kerja tersebut harus mendapat ijin langsung dari menteri tenaga kerja. Dalam waktu dekat ketua Satgas penanganan covid-19 Pemkab Sidoarjo akan melakukan rapat dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti ijin pemakaian gedung BLK Tulangan.
“Secepatnya kita rapatkan untuk mencari solusi tempat perawatan alternatif pasien PDP di Sidoarjo, salah satunya gedung BLK Tulangan ini. Tempatnya sangat memungkinkan, tapi harus mendapat ijin dulu dari Menaker," ujar Wabup Nur Ahmad.(tyaz/kom)
Pembaca
Posting Komentar