Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

 Jawapes Nganjuk - Realisasi Dana Desa untuk tahap ke dua di Kabupaten Nganjuk telah selesai di kerjakan. Namun dalam pengerjaannya banyak terdapat mark up anggaran ataupun mengurangi anggaran yang telah ditentukan. Seperti yang terjadi di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk di duga PK Pembangunan (Bayan) mengurangi volume anggaran drainase dan TPT yang telah ditetapkan.

Pada saat konfirmasi dengan PK Pembangunan menjelaskan, kalau saya dulu bendahara, sekarang saya sebagai pelaksana kegiatan. Dalam tahap ke dua ini baru TPT yang sebelah utaranya makam dan drainase di Dusun Kandeg. Rencana berikutnya jalan makadam mas, kalau dulu saya bendahara uang langsung saya serahkan ke PK tapi sekarang yang pegang bendahara semua.

"Kalau untuk yang lain semua saya serahkan ke Pak Kades, nanti tolong di temui Pak Kades dulu mas,"tegasnya.

Begitu pula pada saat diberitahukan lewat pesan WA bahwa untuk panjang volume drainase tidak sesuai antara banner pemaparan dengan fakta bangunan yang sudah selesai tapi Bayan selaku PK Pembangunan mengakui kalau volume drainase memang kurang.

Seperti yang terjadi di lokasi pembangunan bahwa ada dugaan pengurangan volume pada bangunan drainase. Pembangunan drainase ukuran 166 m x 0,25 m x 0,61 m dengan anggaran + Rp 32,7 juta. Untuk panjang drainase diduga volumenya kurang dari 166 m. Lokasi pembangunan yang lain TPT dengan volume 178 m x 0,3 m x 0,7 m biaya anggaran +  Rp 44,7 juta terkesan asal jadi karena banyak rongga pada dasar batu TPT tanpa di beri campuran semen dan pasir sehingga diduga adanya pengurangan dalam pengunaan bahan bangunan. Dari pengurangan bahan ini di prediksi umur bangunan tersebut tidak berumur panjang atau cepat rusak.

Dengan fakta bangunan dilapangan diduga adanya indikasi bahwa PK Pembangunan memanipulasi data dan mengurangi bahan bangunan dan mengurangi anggaran yang sudah di rencanakan. Selain itu ada dugaan program Padat Karya Tunai (PKT) 30% dari anggaran tidak tercapai. Sebagai tindak lanjut berharap adanya pemeriksaan dan teguran dari pihak terkait agar ada perbaikan karena Dana Desa yang sudah direalisasikan juga merupakan uang rakyat bukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok.(Hary/Eko)

Baca Juga

View