Informasi dari perangkat desa kepada wartawan Jawapes bahwa gedung BUMDes tersebut di bangun menggunakan anggaran Dana Desa tahun 2016 untuk lantai dasar dan nilai anggaran sesuai prasasti itu sebesar Rp 104.920.000,- tapi belum dimanfaatkan. "Sedangkan lantai 2 anggaran tahun 2017 nilainya berapa, saya tidak tahu, coba tanya Pak Kades saja," jelasnya.
Hasil konfirmasi dengan Kades Tempuran (Panut), Kamis (19/9/2019) di kantor desa menjelaskan bahwa pembangunan ruko BUMDes dengan tujuan untuk pengembangan usaha di Desa Tempuran agar dapat menambah pendapatan desa.
"Untuk saat ini BUMDes menjalankan dua unit usaha yaitu simpan pinjam dan lumbung desa. Sedangkan kedepannya di rencanakan pengembangan usaha di unit lainya termasuk dengan membangun ruko BUMDes," jelasnya.
Pada saat di tanyakan jumlah anggaran yang tahun 2017, Kades Tempuran menjawab, saya tidak ingat mas, kalau untuk prasastinya ada diatas. "Untuk anggaran tahun 2018, 2019, saya tidak menganggarkan karena masih ada infrastruktur yang lebih penting dan segera diselesaikan karena permintaan warga saya," jawabnya.
Saat pihak Pemdes Tempuran ditanya terkait dana anggaran gedung BUMDes Tahun 2017 belum bisa menyebutkan besaran anggaran yang dipergunakan dengan alasan lupa dan di lokasi bangunan juga tidak ada bukti prasasti pembangunan BUMDes anggaran tahun 2017 yang belum terselesaikan.
Menurut keterangan warga setempat, diperkirakan besaran anggaran bangunan gedung BUMDes kurang lebih sebesar Rp 200 juta. Sedangkan informasi warga yang lain menjelaskan, "ruangan yang atas itu tidak tahu untuk apa, tapi pembangunan baru dipertengahan tahun 2018 kemarin mas, waktu itu musim kemarau, tepatnya bulan berapa saya lupa," ujarnya.
Keterangan yang diberikan perangkat desa tidak sama dengan keterangan warga Desa Tempuran. Hal ini justru menimbulkan pertanyaan bagi publik. Mengingat sampai sekarang bangunan ruko BUMDes tersebut mangkrak belum terselesaikan, sedangkan dananya raib entah kemana.
Dengan informasi yang didapat dari beberapa narasumber sudah sepantasnya dinas terkait memahami dan mempertanyakan serta segera melakukan tindakan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi asumsi atau dugaan adanya kongkalikong antara Pemdes Tempuran dengan dinas terkait.
Berdasarkan informasi yang ada sejak berdirinya bangunan BUMDes di tahun 2017 sampai waktu yang sudah berjalan beberapa tahun di duga tidak ada manfaatnya serta belum ada hasil yang bisa menambah Pendapatan Asli Desa (PAD).
Sudah sewajarnya masyarakat desa mempertanyakan hal tersebut, kemana sisa anggaran pada saat itu dan dengan kondisi bangunan yang masih 80%, Pemdes Tempuran bisa mencairkan dana pada tahun berikutnya serta belum ada kepastian dari pihak Kepala Desa Tempuran untuk menyelesaikan kegiatan pembangunan gedung BUMDes itu. (Hary/Eko)
View
Posting Komentar