Jawapes Situbondo - Roadshow KPK di tahun sebelumnya hanya dilaksanakan di dua provinsi (Jabar dan Jateng) dengan mengunjungi 12 kabupaten/kota, namun kali ini di tahun 2019 ada 3 provinsi yaitu Jateng, Jatim dan Bali. Dari 28 kabupaten/kota, khusus untuk Provinsi Jatim sendiri terdapat sekitar 17 kabupaten/kota yang disinggahi kegiatan Roadshow KPK jelajah negeri. Dan Kabupaten Situbondo merupakan Kabupaten yang ke 8 sesudah Ngawi, Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Probolinggo.
Menurut Budi Santoso penasehat KPK (periode 2017-2021) dalam jumpa persnya, alasan singgah yaitu ingin lebih dekat lagi dan meminta kepada semua elemen bangsa (dalam hal ini yang ada di Kabupaten Situbondo) untuk bersama melakukan pencegahan serta pemberantasan korupsi di Indonesia, Kamis (18/7/2019) di lantai II ruang Baluran Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Budi Santoso menjelaskan bahwa elemen bangsa yang dimaksud seperti kementrian, pemerintah daerah, ormas, lsm dan media, siswa mulai dari paud hingga perguruan tinggi. Masih dalam penjelasannya, mandat yang ditugaskan terkait pemberantasan korupsi, KPK harus melakukan 5 tugas fungsi dan wewenang. Selama ini yang sering didengar masyarakat, KPK sebagai fungsi penindakan kasus. Padahal ada fungsi lain yang tak kalah penting yaitu pencegahan (fungsi ini yang menjadi agenda dalam kegiatan Roadshow Bus KPK). Sesuai dengan data yang ada 5 tahun terakhir sampai bulan juni. Jatim tertinggi dengan jumlah 85 kasus yang sudah diproses hukum dan berkekuatan hukum lengkap. Selain itu dijelaskan juga dari data 65% kasus yang ditangani KPK terkait penyuapan.
Lebih lanjut Budi Santoso menyampaikan, dalam fungsi pencegahan terdapat 6 indikator. Salah satunya adalah pendaftaran dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Untuk hal ini KPK memberikan apresiasi.
"Hari ini kepada teman-teman, saya akan membacakan data paling baru terkait rekapitulasi kepatuhan pelaporan LHKPN tahun lapor 2018 untuk Pemerintah Kabupaten Situbondo (eksekutifnya). Wajib lapornya 65 dan yang sudah melapor 65. Jadi tingkat kepatuhannya 100%," ujar Budi.(Fitri)
View
Menurut Budi Santoso penasehat KPK (periode 2017-2021) dalam jumpa persnya, alasan singgah yaitu ingin lebih dekat lagi dan meminta kepada semua elemen bangsa (dalam hal ini yang ada di Kabupaten Situbondo) untuk bersama melakukan pencegahan serta pemberantasan korupsi di Indonesia, Kamis (18/7/2019) di lantai II ruang Baluran Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Budi Santoso menjelaskan bahwa elemen bangsa yang dimaksud seperti kementrian, pemerintah daerah, ormas, lsm dan media, siswa mulai dari paud hingga perguruan tinggi. Masih dalam penjelasannya, mandat yang ditugaskan terkait pemberantasan korupsi, KPK harus melakukan 5 tugas fungsi dan wewenang. Selama ini yang sering didengar masyarakat, KPK sebagai fungsi penindakan kasus. Padahal ada fungsi lain yang tak kalah penting yaitu pencegahan (fungsi ini yang menjadi agenda dalam kegiatan Roadshow Bus KPK). Sesuai dengan data yang ada 5 tahun terakhir sampai bulan juni. Jatim tertinggi dengan jumlah 85 kasus yang sudah diproses hukum dan berkekuatan hukum lengkap. Selain itu dijelaskan juga dari data 65% kasus yang ditangani KPK terkait penyuapan.
"Hari ini kepada teman-teman, saya akan membacakan data paling baru terkait rekapitulasi kepatuhan pelaporan LHKPN tahun lapor 2018 untuk Pemerintah Kabupaten Situbondo (eksekutifnya). Wajib lapornya 65 dan yang sudah melapor 65. Jadi tingkat kepatuhannya 100%," ujar Budi.(Fitri)
View
Posting Komentar