Jawapes, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus memperkuat percepatan pembangunan infrastruktur melalui program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK). Program yang dialokasikan untuk 18 kecamatan tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan pembangunan di tingkat lokal, terutama penanganan jalan rusak, infrastruktur lingkungan, hingga normalisasi saluran air.
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menegaskan bahwa PIWK dirancang untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui program tersebut, kerusakan jalan maupun infrastruktur lingkungan di wilayah desa diharapkan dapat segera ditangani tanpa harus menunggu proses penganggaran yang panjang.
Menurut Subandi, kondisi infrastruktur yang baik memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat. Tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tetapi juga menunjang kegiatan ekonomi, pertanian, pendidikan, hingga distribusi barang dan jasa.
"PIWK ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah agar kebutuhan pembangunan di setiap kecamatan bisa segera ditangani. Ketika ada jalan rusak atau berlubang yang membutuhkan penanganan, kita harapkan bisa lebih cepat direspons sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaat pembangunan," tegas Subandi.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program PIWK. Mulai dari mengidentifikasi titik kerusakan, menyampaikan usulan prioritas, hingga ikut mengawasi proses pengerjaan di lapangan.
Dengan keterlibatan warga, pemerintah berharap pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Sebab, masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi serta persoalan infrastruktur di lingkungan tempat tinggalnya.
"Usulan masyarakat harus menjadi perhatian. Kita ingin pembangunan ini benar-benar menjawab kebutuhan warga, bukan sekadar melaksanakan kegiatan fisik. Karena itu, koordinasi antara kecamatan, desa, dan perangkat daerah terkait harus terus diperkuat," tambahnya.
Implementasi program PIWK salah satunya terlihat di Kecamatan Tanggulangin. Sepanjang 2026, penanganan infrastruktur di wilayah tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari perbaikan jalan berlubang hingga upaya mengantisipasi potensi genangan dan banjir menjelang musim penghujan.
Sejumlah ruas jalan yang menjadi perhatian di antaranya Jalan Ketegan-Randegan. Pada ruas tersebut telah dilakukan penanganan menggunakan lapen (lapisan penetrasi macadam) pada bagian jalan yang mengalami kerusakan, kemudian dilanjutkan pelapisan menggunakan hotmix jenis HRS.
Penanganan serupa juga dilakukan di ruas Jalan Pangkemiri-Kedondong. Pengerjaan lapen pada sejumlah titik jalan berlubang dilaporkan telah rampung dan dilanjutkan dengan pelapisan hotmix untuk meningkatkan kualitas permukaan jalan.
Selain kedua ruas tersebut, perbaikan jalan melalui tim gerak cepat PIWK juga telah menyentuh Desa Kludan dan Desa Boro sejak awal tahun. Penambalan kerusakan aspal turut dilakukan di Desa Kalitengah serta kawasan Jalan Raya Kedensari.
Camat Tanggulangin, Arie Prabowo menjelaskan, pelaksanaan PIWK di wilayahnya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat. Penanganan jalan menjadi salah satu prioritas karena berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas warga sehari-hari.
"Melalui PIWK, beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan di wilayah Tanggulangin sudah mendapatkan penanganan. Pengerjaannya dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi di lapangan dan usulan yang disampaikan masyarakat. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah desa serta dinas terkait agar titik-titik yang membutuhkan penanganan bisa segera ditindaklanjuti," ujarnya.
Ia menambahkan, perhatian pemerintah kecamatan tidak hanya tertuju pada perbaikan jalan. Memasuki Triwulan IV 2026, upaya mengantisipasi banjir juga menjadi perhatian penting, mengingat sejumlah kawasan di Tanggulangin memiliki kerawanan genangan ketika intensitas hujan meningkat.
Karena itu, pelaksanaan PIWK turut dikolaborasikan dengan pemetaan dan pembersihan sungai maupun saluran air, khususnya pada lokasi yang sulit dijangkau alat berat. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar aliran air sekaligus mengurangi risiko penyumbatan saluran saat musim hujan.
"Selain infrastruktur jalan, kami juga memberikan perhatian terhadap kondisi sungai dan saluran air. Pemetaan titik-titik yang membutuhkan pembersihan terus dilakukan, terutama saluran yang tidak bisa dijangkau alat berat. Harapannya, langkah antisipasi ini dapat membantu mengurangi potensi genangan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi," imbuhnya.
Di sisi lain, percepatan pembangunan infrastruktur di Tanggulangin juga didukung kegiatan pembangunan melalui skema anggaran lainnya. Salah satunya proyek pembetonan Jalan Kedungbanteng sepanjang kurang lebih 700 meter yang bersumber dari APBD Kabupaten Sidoarjo. Pekerjaan tersebut saat ini terus dikebut dengan target penyelesaian pada pertengahan Desember 2026.
Sinergi antara PIWK dan program pembangunan melalui APBD tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur secara lebih menyeluruh.
Pemkab Sidoarjo berharap keberadaan PIWK tidak hanya menjadi program penanganan kerusakan jalan secara insidental, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan.
Dengan demikian, masyarakat Tanggulangin diharapkan dapat menikmati akses jalan yang semakin baik, mobilitas yang lebih lancar, serta lingkungan yang lebih siap menghadapi musim penghujan. Pemerintah kecamatan dan desa pun diharapkan terus memperkuat koordinasi agar setiap usulan pembangunan dapat ditindaklanjuti berdasarkan skala prioritas dan tingkat urgensinya.(Tyaz/ADV)
View
Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments