Stigma Premanisme Jadi Tantangan, Pemuda Pancasila Sidoarjo Gembleng Kader Bersama Kodim 0816


Jawapes, SIDOARJO - Loyalitas terhadap organisasi tidak cukup menjadi ukuran kualitas seorang kader. Integritas, kedisiplinan, kepatuhan terhadap hukum, serta kontribusi nyata kepada masyarakat justru menjadi tolok ukur penting bagi keberadaan sebuah organisasi kemasyarakatan.

Pesan tersebut mengemuka dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kaderisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Sidoarjo yang digelar di Makodim 0816/Sidoarjo, Sabtu (7/11/2026). Kegiatan ini menjadi momentum pembentukan karakter sekaligus upaya regenerasi kepemimpinan organisasi.

Komandan Kodim 0816/Sidoarjo Letkol Arh Muhammad Ansyari, S.E., M.Tr.Mil., melalui amanat yang dibacakan Kepala Staf Kodim (Kasdim) Mayor Inf Sumarsono, menegaskan bahwa kaderisasi tidak boleh berhenti pada pembentukan loyalitas anggota. Lebih dari itu, kader harus memiliki wawasan kebangsaan, karakter kuat, dan tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, serta negara.

Menurutnya, Pancasila tidak boleh sekadar dihafalkan atau dijadikan simbol organisasi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus dipahami, dihayati, dan diwujudkan melalui perilaku sehari-hari.

"Pemuda Pancasila harus mampu menjadi organisasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," demikian pesan Dandim dalam amanatnya.

Ada tiga penekanan yang disampaikan kepada peserta. Pertama, penguatan nasionalisme dan persatuan di tengah perkembangan teknologi, derasnya arus informasi, serta potensi perpecahan akibat perbedaan pandangan. Kader organisasi diharapkan menjadi perekat persatuan, bukan justru memperuncing perbedaan.

Kedua, pembentukan karakter, disiplin, dan tanggung jawab organisasi. Kualitas kader, menurut Dandim, tidak diukur dari atribut maupun jabatan yang dikenakan, melainkan dari integritas, perilaku, dan kontribusi yang diberikan kepada lingkungan.

Ketiga, penguatan sinergitas dan kepedulian sosial. Pemuda Pancasila diharapkan mampu membangun kerja sama dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah, mengembangkan gotong royong, serta mendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

"Kekuatan sebuah organisasi tidak diukur dari seberapa banyak jumlah anggotanya, tetapi dari seberapa besar manfaat dan kontribusinya bagi masyarakat," tegasnya dalam amanat tersebut.


Dandim juga mengingatkan agar kaderisasi tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial untuk memperoleh sertifikat. Pendidikan organisasi harus menjadi ruang pembentukan kualitas sumber daya manusia yang beretika, humanis, berintegritas, menjunjung tinggi hukum, dan mampu menjadi teladan.

Jawab Stigma dengan Kontribusi Nyata

Di sisi lain, Ketua Panitia Diklat Kaderisasi Pemuda Pancasila Sidoarjo, Andre, mengakui bahwa organisasinya masih menghadapi stigma negatif di tengah masyarakat. Pemuda Pancasila, kata dia, masih kerap dilekatkan dengan citra organisasi preman.

Namun, pihaknya ingin mengubah persepsi tersebut bukan melalui perdebatan, melainkan dengan menunjukkan kegiatan dan pengabdian yang bisa dirasakan langsung masyarakat.

"Kami hadir untuk masyarakat, bersosialisasi, dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan. Kami ingin turut membangun Kabupaten Sidoarjo melalui berbagai kegiatan positif yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Andre.

Ia menjelaskan, diklat kaderisasi pada 2026 ini merupakan pelaksanaan kedua setelah kegiatan serupa digelar pada 2019. Kegiatan tersebut kembali dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan regenerasi dan peningkatan kualitas kader di lingkungan Pemuda Pancasila.

Antusiasme peserta juga cukup tinggi. Dari 18 Pimpinan Anak Cabang (PAC) di Kabupaten Sidoarjo, masing-masing rata-rata mengirimkan delapan hingga sepuluh orang. Secara keseluruhan, jumlah peserta diperkirakan mencapai 130 hingga 150 orang.

Siapkan Kader untuk Regenerasi Kepemimpinan

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Sidoarjo, Mursidi, menjelaskan bahwa kaderisasi menjadi kebutuhan organisasi, terutama setelah terjadi perubahan dan rotasi kepengurusan di sejumlah PAC.

Menurutnya, kaderisasi diperlukan untuk memastikan setiap anggota memiliki bekal pengetahuan organisasi, mental, dan kedisiplinan sebelum mengemban tanggung jawab yang lebih besar.

"Kami berharap melalui kegiatan ini akan muncul sosok-sosok kader yang memiliki mental kuat, karakter yang baik, disiplin, serta loyalitas terhadap organisasi. Ketika karakter dan mental kader sudah terbentuk, kami berharap mereka bisa melangkah ke jenjang yang lebih baik, termasuk berkiprah di dunia politik maupun bidang lainnya, sehingga nantinya mampu menjadi pemimpin," ungkap Mursidi.

Ia menambahkan, kerja sama dengan Kodim 0816/Sidoarjo bukan kali pertama dilakukan. Kemitraan tersebut telah berlangsung cukup lama, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan kaderisasi.

Pola pembinaan yang diterapkan mengadopsi sejumlah nilai kedisiplinan militer, seperti kekompakan, jiwa korsa, ketegasan, dan sistem satu komando. Pendekatan tersebut disesuaikan dengan karakter organisasi Pemuda Pancasila yang memiliki corak paramiliter.


Meski demikian, pembentukan karakter dan kedisiplinan tersebut diharapkan berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum serta tanggung jawab sosial.

Mursidi juga menyebut salah satu bentuk kontribusi organisasi di bidang pendidikan adalah mewakafkan tanah seluas lebih dari 2.000 meter persegi di kawasan Lingkar Timur kepada lembaga pendidikan milik Nahdlatul Ulama (NU).

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya organisasi untuk ikut berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat dan pembangunan bangsa.

Melalui diklat ini, Pemuda Pancasila Sidoarjo menargetkan lahirnya kader yang tidak hanya militan dan memiliki jiwa korsa, tetapi juga mampu menunjukkan kedewasaan dalam berorganisasi, menjaga etika, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui diklat ini, Pemuda Pancasila Sidoarjo menargetkan lahirnya kader yang tidak hanya militan dan memiliki jiwa korsa, tetapi juga mampu menunjukkan kedewasaan dalam berorganisasi, menjaga etika, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada akhirnya, perubahan citra organisasi tidak cukup dibangun melalui slogan dan pernyataan. Konsistensi perilaku anggota, kepatuhan terhadap hukum, serta keberlanjutan kegiatan sosial menjadi hal yang akan menentukan bagaimana organisasi tersebut dinilai masyarakat.(Tyaz)

Baca Juga

View

Post a Comment

Hi Please, Do not Spam in Comments

Lebih baru Lebih lama

Rizal Diansyah, ST

Pimpred Media Jawapes. WA: 0818306669

Countact Pengaduan