![]() |
| Pelaksanaan giat sosialisasi pengawasan desa yang diselenggarakan oleh Inspektorat Situbondo |
Jawapes, SITUBONDO - Inspektorat Kabupaten Situbondo menggelar Sosialisasi Pengawasan Desa Tahun 2026 dengan mengangkat tema "Berantas Korupsi untuk Negeri", bertempat di Aula lantai II kantor Pemkab Situbondo, Rabu (18/11/2026).
Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Situbondo Imam M. Anshori mengatakan, kegiatan sosialisasi ini digelar dalam rangka memberikan hasil evaluasi terkait pengawasan desa yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo. Tujuannya agar kepala desa bisa mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian dengan adanya pengawasan tersebut dapat meminimalisir adanya temuan-temuan dari Inspektorat terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Menurutnya dalam pengelolaan dana desa ada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Untuk pembinaannya dilakukan oleh DPMD dan pengawasannya dilaksanakan oleh Inspektorat.
"Kita melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa kepala desa bersama aparatur desanya itu bisa melaksanakan pengelolaan dana desa dengan baik dan transparan. Harapannya kedepan para kepala desa bisa mengelola dana desa dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Masyarakat desa mengharapkan pembangunan di desanya bisa berjalan dengan baik sesuai visi misi kepala desa. Jadi intinya bagaimana kepala desa itu mampu mensejahterakan masyarakatnya," harapnya.
Masih Imam M. Anshori menjelaskan, giat sosialisasi pengawasan desa ini rutin dilaksanakan setiap tahun oleh Inspektorat Situbondo dalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Selanjutnya, peserta sosialisasi hari ini diikuti camat dan kepala desa se-Kabupaten Situbondo.
Sementara itu, Kasubsi II Intelejen Kejaksaan Negeri Situbondo, Fachrizal selaku narasumber memberikan pemaparan materi tentang penegakan hukum pada ranah tindak pidana korupsi. Ia menjelaskan bahwa penanganan dugaan tindak pidana korupsi untuk tingkat pemerintahan desa secara mekanisme diatur dalam nota kesepahaman (MoU) antara APIP dan APH. Berikutnya, Kejaksaan Negeri memiliki program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) dengan mengutamakan mengawal dan memberikan pengetahuan tentang hukum, serta pendampingan dalam pengelolaan dana desa.
"Bagi kepala desa, kami menghimbau agar betul-betul berlapang dada apabila ada pemeriksaan dari Inspektorat, karena itu bagian dari supporting system kami selaku APH. Jika ada temuan, coba untuk ditindak-lanjuti. Kalau tidak ditindak-lanjuti, nanti ranahnya akan kembali ke APH," ujarnya. (Fin)
View

Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments