Jawapes, SIDOARJO – Satreskrim Polresta Sidoarjo kembali mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas bersubsidi pemerintah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengungkap praktik pemindahan isi LPG 3 kilogram ke tabung 12 kilogram serta penyalahgunaan BBM jenis Pertalite untuk diperjualbelikan demi memperoleh keuntungan pribadi.
Dalam kasus pertama, polisi mengungkap praktik pengoplosan LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke tabung LPG nonsubsidi ukuran 12 kilogram merek Bright Gas. Empat orang yang diduga terlibat dalam praktik tersebut masing-masing berinisial IKR, TP, TGL, dan NR.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku menjalankan aksinya dengan memanfaatkan usaha yang mereka miliki. LPG 3 kilogram yang merupakan produk bersubsidi pemerintah diangkut, kemudian isinya dipindahkan ke tabung LPG 12 kilogram menggunakan sejumlah peralatan regulator.
Praktik ilegal tersebut diketahui telah berlangsung selama kurang lebih enam bulan. Dengan memindahkan isi LPG bersubsidi ke tabung berukuran lebih besar, para pelaku diduga berupaya memperoleh keuntungan dari selisih harga jual.
Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Sementara dalam pengungkapan kasus kedua, polisi membongkar penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite yang dilakukan seorang pria berinisial MI (53), warga Desa Ketegan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.
Modus yang digunakan tersangka yakni membeli Pertalite menggunakan kendaraan pickup milik pribadi yang telah dimodifikasi. Lokasi pembelian dilakukan di SPBU yang berada tidak jauh dari tempat tinggalnya.
BBM yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk dijual kembali. Dalam sehari, tersangka mampu menjual hingga 100 liter Pertalite dengan keuntungan sekitar Rp2.000 per liter.
Dari aktivitas tersebut, tersangka berpotensi memperoleh keuntungan hingga Rp200 ribu setiap hari apabila penjualan mencapai 100 liter.
Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku melakukan perbuatan tersebut karena alasan ekonomi. Sehari-hari, MI bekerja sebagai pengumpul barang rongsokan dan menjalankan praktik tersebut untuk mendapatkan tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup.
Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit kendaraan roda empat jenis pickup milik tersangka, 101 botol bekas air mineral, satu buah selang, serta satu lembar barcode yang digunakan dalam aktivitas pembelian BBM.
Atas perbuatannya, MI dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.
Pengungkapan kedua perkara tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam menindak penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi. Praktik pengalihan LPG maupun BBM bersubsidi untuk kepentingan komersial yang tidak sesuai peruntukannya berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya berhak menerima manfaat subsidi pemerintah.
Polisi masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut untuk memastikan rangkaian aktivitas para pelaku serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat.(Tyaz)
View

Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments