Jawapes, JAKARTA – Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat realisasi penerimaan dari sektor tersebut mencapai Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Penerimaan tersebut bersumber dari empat sektor utama, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), transaksi aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan pesatnya perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola kegiatan ekonomi dan transaksi masyarakat. Kondisi tersebut menuntut otoritas perpajakan untuk terus beradaptasi, terutama dalam pengelolaan administrasi dan pengawasan pajak.
Menurutnya, DJP terus melakukan penyesuaian strategi agar sistem perpajakan mampu mengikuti perkembangan model bisnis dan aktivitas ekonomi digital yang semakin beragam.
Berdasarkan rincian penerimaan, sektor PMSE menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp46,36 triliun. Berikutnya, Pajak SIPP memberikan kontribusi Rp6,02 triliun, fintech sebesar Rp5,5 triliun, dan transaksi aset kripto mencapai Rp2,23 triliun.
PMSE Dominasi Penerimaan Pajak Digital
Kontribusi terbesar berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas PMSE. Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha telah melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak dengan total penerimaan mencapai Rp46,36 triliun. Selama Oktober 2026, tidak terdapat penunjukan pemungut baru maupun perubahan data pelaku usaha yang telah ditetapkan.
Penerimaan PPN PMSE tersebut dihimpun secara bertahap sejak 2020. Pada tahun pertama, setoran tercatat Rp731,4 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp3,9 triliun pada 2021 dan Rp5,51 triliun pada 2022.
Selanjutnya, penerimaan mencapai Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp10,32 triliun sepanjang 2025. Sementara itu, realisasi Januari hingga Oktober 2026 mencapai Rp10,69 triliun.
Pajak Transaksi Kripto Terkumpul Rp2,23 Triliun
Selain PMSE, transaksi aset kripto juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Hingga Oktober 2026, pajak dari sektor ini terkumpul sebesar Rp2,23 triliun.
Penerimaan tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri senilai Rp881,82 miliar.
Jika dilihat berdasarkan periode penerimaan, setoran pajak kripto mencapai Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, dan Rp796,74 miliar pada 2025.
Adapun penerimaan selama Januari hingga Oktober 2026 tercatat sebesar Rp341,61 miliar.
Sektor Fintech Sumbang Rp5,5 Triliun
Sektor teknologi finansial atau fintech juga menjadi salah satu sumber penerimaan pajak ekonomi digital. Hingga 31 Oktober 2026, kontribusi dari sektor ini mencapai Rp5,5 triliun.
Penerimaan tersebut berasal dari beberapa jenis pajak. Di antaranya PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun.
Kemudian, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri menyumbang Rp728,28 miliar. Sementara itu, PPN dalam negeri menjadi komponen terbesar dengan penerimaan Rp3,24 triliun.
Secara historis, setoran pajak fintech tercatat Rp446,39 miliar pada 2022, meningkat menjadi Rp1,11 triliun pada 2023 dan Rp1,48 triliun pada 2024. Pada 2025, penerimaan mencapai Rp1,37 triliun, sedangkan sepanjang Januari hingga Oktober 2026 terkumpul Rp1,09 triliun.
Pajak Pengadaan Pemerintah Capai Rp6,02 Triliun
Kontribusi lainnya berasal dari transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau Pajak SIPP.
Hingga akhir Oktober 2026, penerimaan pajak dari sektor tersebut mencapai Rp6,02 triliun. Angka ini terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar dan PPN senilai Rp5,57 triliun.
Penerimaan Pajak SIPP menunjukkan perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, setoran tercatat Rp402,38 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp1,12 triliun pada 2023 dan Rp1,33 triliun pada 2024.
Pada 2025, penerimaan mencapai Rp1,23 triliun. Sementara itu, realisasi selama Januari hingga Oktober 2026 tercatat sebesar Rp1,95 triliun.
DJP Perkuat Sistem Perpajakan Digital
Bimo Wijayanto menegaskan bahwa perkembangan ekonomi digital harus diimbangi dengan penguatan ekosistem perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan.
Untuk itu, DJP terus meningkatkan kualitas administrasi serta mekanisme pemungutan pajak agar dapat menjangkau berbagai perkembangan model bisnis dan pola transaksi digital.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengoptimalkan kontribusi sektor ekonomi digital terhadap penerimaan negara.
DJP berharap penguatan sistem perpajakan digital dapat menciptakan tata kelola perpajakan yang lebih efektif sekaligus menjamin keadilan bagi seluruh pelaku usaha, baik yang menjalankan kegiatan ekonomi secara konvensional maupun melalui platform digital.
Dengan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis teknologi, optimalisasi pemungutan pajak di sektor digital menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat penerimaan negara dan menjaga keberlanjutan sistem perpajakan nasional.(Tyaz)
View

Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments