Disharmoni Aparatur Desa Bisa Hambat Pembangunan, Subandi Siapkan BKK Rp600 Juta per Desa pada 2027


Jawapes, SIDOARJO – Harmonisasi, profesionalisme, dan akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif. Tanpa koordinasi dan hubungan kerja yang baik antara kepala desa, lurah, sekretaris desa, serta seluruh perangkatnya, berbagai program pemerintahan maupun pembangunan berpotensi tidak berjalan optimal.

Pesan tersebut ditegaskan Bupati Sidoarjo H. Subandi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Porong di Royal Hotel Tretes, Pasuruan, Minggu (8/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Penjabat (Pj) Camat Porong Aan Ali Fauzan, sekretaris kecamatan, para kepala desa, lurah, serta jajaran perangkat desa dan kelurahan se-Kecamatan Porong.

Dalam arahannya, Subandi menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pimpinan dalam menjalankan program, tetapi juga ditopang soliditas seluruh aparatur. Hubungan kerja yang harmonis akan memudahkan koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya.

"Harmonisasi dan profesionalisme juga merupakan kunci percepatan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan," tegasnya.

Subandi yang memiliki pengalaman pernah menjabat sebagai kepala desa memahami betul dinamika penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling bawah. Menurutnya, ketidaksinkronan antara kepala desa atau lurah dengan perangkatnya dapat menimbulkan persoalan internal yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap masyarakat.

Karena itu, ia meminta seluruh aparatur membangun komunikasi yang terbuka, menjaga kekompakan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

"Saya ingin antara pemerintah desa dan kelurahan dengan perangkatnya terbangun harmonisasi yang baik. Kalau kepala desa dan lurah beserta perangkatnya tidak sinkron, maka pemerintahan akan terganggu dan pembangunan menjadi terhambat," ujarnya.

Ia juga meminta camat dan sekretaris kecamatan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi aktif melakukan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Peran kecamatan dinilai strategis untuk memastikan berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui koordinasi sebelum berkembang menjadi hambatan dalam pelayanan publik.

Selain membangun harmonisasi, Subandi mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap regulasi sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan. Seluruh aparatur desa diminta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Menurutnya, pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan menjadi bagian penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kebijakan maupun penggunaan anggaran harus dilaksanakan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.

Perencanaan Matang, Pembangunan Harus Terukur

Dalam aspek pembangunan, Subandi menekankan agar pemerintah desa tidak bekerja sekadar berdasarkan kebutuhan sesaat. Setiap program harus disusun melalui perencanaan yang matang, terukur, dan memiliki arah yang jelas.

Proses tersebut harus dimulai dari Musyawarah Desa (Musdes), dilanjutkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), hingga penetapan APBDes. Seluruh tahapan harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan skala prioritas pembangunan.

Kepala desa juga diminta memiliki peta jalan atau roadmap pembangunan sehingga program yang direncanakan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan perencanaan yang terarah, penggunaan anggaran diharapkan lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

"Perencanaan harus disiapkan dengan baik. Kepala desa harus mempunyai roadmap pembangunan yang jelas sehingga program yang dilaksanakan benar-benar sesuai kebutuhan dan bisa diselesaikan tepat waktu serta tepat sasaran," pesannya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen memperkuat alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Subandi mengungkapkan, pada 2027 pemerintah daerah merencanakan dukungan BKK dengan nilai kurang lebih Rp600 juta untuk setiap desa.

"Insyaallah tahun 2027 BKK untuk desa kurang lebih sebesar Rp600 juta per desa. Ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa dan kelurahan," ungkapnya.

Dukungan tersebut diharapkan menjadi tambahan daya dorong bagi pemerintah desa dalam merealisasikan program pembangunan sesuai kebutuhan dan prioritas wilayah masing-masing. Namun, besarnya dukungan anggaran juga harus diimbangi dengan kemampuan aparatur dalam menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa.

Subandi menegaskan bahwa anggaran pembangunan harus dikelola secara profesional dan akuntabel. Aparatur desa dituntut memahami tahapan administrasi dan pelaksanaan kegiatan agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

PIWK Percepat Penanganan Kebutuhan Wilayah

Selain BKK, Pemkab Sidoarjo juga mengoptimalkan program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK). Program tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat penanganan kebutuhan infrastruktur dan persoalan masyarakat melalui penguatan peran kecamatan.

Subandi menjelaskan, PIWK memberikan ruang bagi camat untuk lebih responsif dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kebutuhan wilayah. Beberapa kebutuhan mendesak, seperti perbaikan jalan, normalisasi saluran, serta pembenahan infrastruktur dasar lainnya, diharapkan dapat ditangani lebih cepat melalui program tersebut.

"PIWK kami hadirkan untuk memperkuat peran camat dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan percepatan pembangunan wilayah. Dengan PIWK, kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan, normalisasi saluran, dan infrastruktur dasar lainnya dapat ditangani lebih cepat," jelasnya.

Ia berharap sinergi antara BKK yang mendukung pembangunan desa dan PIWK yang memperkuat pembangunan di tingkat kecamatan dapat menciptakan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, pemerintah daerah, kecamatan, dan pemerintah desa memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

"Jika kecamatan memiliki PIWK dan desa didukung BKK, maka percepatan pembangunan akan semakin dirasakan langsung oleh masyarakat," imbuhnya.


Sementara itu, Pj Camat Porong Aan Ali Fauzan menyampaikan bahwa pelaksanaan bimtek merupakan bagian dari komitmen Kecamatan Porong dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan kelurahan.

Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur tidak cukup dilakukan melalui rutinitas pemerintahan, tetapi membutuhkan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan. Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tugas, fungsi, serta tanggung jawab masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan sejumlah materi strategis, mulai dari pengadaan barang dan jasa, administrasi pemerintahan, pengelolaan pembangunan, hingga peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas aparatur.


Aan berharap materi yang diberikan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam meningkatkan ketertiban administrasi, kualitas perencanaan, serta transparansi pengelolaan pemerintahan desa dan kelurahan.

Di penghujung arahannya, Subandi juga mengingatkan seluruh kepala desa, lurah, dan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan. Ia mengajak seluruh elemen menghidupkan kembali budaya gotong royong dan kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran air dan kawasan permukiman.

Menurutnya, gotong royong merupakan kearifan lokal yang harus terus dipertahankan. Upaya menjaga lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.


Subandi berharap Bimtek tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan menjadi momentum memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan.

Ia menegaskan, aparatur yang profesional, kompak, dan bertanggung jawab merupakan modal penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus mempercepat pembangunan daerah.

"Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bekal untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kelurahan. Pada akhirnya, tujuan kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kecamatan Porong maupun Kabupaten Sidoarjo," pungkasnya.(Tyaz/ADV)

Baca Juga

View

Post a Comment

Hi Please, Do not Spam in Comments

Lebih baru Lebih lama

Rizal Diansyah, ST

Pimpred Media Jawapes. WA: 0818306669

Countact Pengaduan