Bupati Subandi Resmikan Pojok Pengawasan Bawaslu, Dorong Masyarakat Aktif Kawal Pemilu 2029


Jawapes, SIDOARJO – Upaya memperkuat pengawasan partisipatif dan meningkatkan literasi demokrasi terus dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya melalui peresmian Pojok Pengawasan yang diharapkan menjadi ruang edukasi, diskusi, sekaligus konsultasi bagi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.

Pojok Pengawasan yang berada di samping Kantor Bawaslu Sidoarjo tersebut diresmikan langsung oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi, Kamis (19/11/2026) pagi. Peresmian itu sekaligus dirangkai dengan peluncuran Podcast Warung Demokrasi Bawaslu Sidoarjo.

Kehadiran fasilitas tersebut menjadi salah satu langkah Bawaslu untuk mendekatkan fungsi pengawasan pemilu kepada masyarakat. Melalui Pojok Pengawasan, warga dapat memperoleh informasi kepemiluan, mengikuti kajian dan diskusi demokrasi, melakukan konsultasi, hingga menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu.

Bupati Sidoarjo H. Subandi menyambut positif inisiatif Bawaslu tersebut. Menurutnya, pengawasan pemilu membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar proses demokrasi dapat berjalan secara transparan, partisipatif, dan sesuai ketentuan.

Ia berharap Pojok Pengawasan tidak hanya menjadi tempat untuk menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berkembang sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk bertukar informasi, menyampaikan gagasan, serta membangun komunikasi.

“Tempat ini tidak hanya sebagai ruang pengawasan, namun menjadi tempat yang luas untuk berinteraksi, berkolaborasi dan komunikasi,” kata Subandi.

Selain meresmikan Pojok Pengawasan, Bupati Subandi juga mengapresiasi peluncuran Podcast Warung Demokrasi. Menurutnya, pemanfaatan media digital menjadi salah satu cara untuk memperluas jangkauan edukasi kepemiluan, terutama melalui penyampaian informasi yang ringan dan mudah dipahami masyarakat.

Ia berharap podcast tersebut dapat menjadi sarana komunikasi dua arah antara Bawaslu dan masyarakat sekaligus memperkuat pemahaman publik mengenai demokrasi dan pentingnya pengawasan pemilu.

"Alhamdulillah dengan adanya podcast ini akan mendekatkan diri dengan masyarakat dan menegaskan bahwa Bawaslu adalah rumah kita bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Agung Nugraha menjelaskan, peluncuran Podcast Warung Demokrasi juga menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan demokrasi, termasuk penguatan kebijakan yang inklusif dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Dalam diskusi bersama Bupati Sidoarjo tersebut, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah keberlanjutan kebijakan inklusif, khususnya terkait pemenuhan hak ekonomi dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Agung menilai, sejumlah kebijakan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebenarnya telah tertuang dalam regulasi. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan aturan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Ya, hari ini memang di dalam beberapa policy-nya sudah ada. Tapi yang paling penting itu tidak hanya membuat kebijakannya, tetapi bagaimana menjaga konsistensi sama komitmen pasca kebijakan itu dikeluarkan. Termasuk aturan-aturan baru menyangkut kewajiban ketenagakerjaan, mempekerjakan disabilitas, dan seterusnya,” paparnya.

Selain membahas demokrasi inklusif, Agung juga menyoroti pentingnya pendidikan demokrasi bagi generasi muda, khususnya kalangan Gen Z dan Gen Alpha.

Berdasarkan pengalaman Bawaslu Sidoarjo dalam menjalankan program Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campus, hingga Bawaslu Mengajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), pelajar dan mahasiswa dinilai telah memiliki pemahaman dasar mengenai demokrasi serta hak-hak konstitusional mereka.

Meski demikian, derasnya arus informasi di ruang digital menjadi tantangan tersendiri. Generasi muda kerap dihadapkan pada potongan informasi yang tidak utuh maupun framing yang berpotensi membentuk pemahaman kurang tepat terhadap suatu persoalan.

Karena itu, Bawaslu berupaya mengarahkan rasa ingin tahu dan partisipasi generasi muda agar tetap berada dalam koridor demokrasi dan konstitusi.

Agung menyebut, menjelang tahapan elektoral 2029, dua persoalan yang masih perlu menjadi perhatian serius adalah penyebaran informasi yang bersifat menghasut serta praktik politik uang.

"Dan PR ke depan di proses demokrasi kita menuju elektoral 2029, saya rasa masih di dua klaster utama, kalau tidak hasut ya suap. Sehingga hoaks sama politik uang itu memang masih menjadi persoalan utama juga di dalam proses elektoral yang akan kita hadapi ke depan,” katanya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu Sidoarjo berencana memperluas pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah daerah, partai politik, hingga unsur penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas penyebaran informasi kepemiluan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan partisipatif.

Agung menegaskan, ruang diskusi publik, termasuk melalui Podcast Warung Demokrasi, akan menjadi salah satu sarana untuk membangun komunikasi dan memperkuat pendidikan demokrasi di tengah masyarakat.

"Termasuk melalui ruang-ruang diskusi seperti podcast ini,” pungkasnya.

Melalui kehadiran Pojok Pengawasan dan Podcast Warung Demokrasi, Bawaslu Sidoarjo berharap masyarakat semakin mudah mengakses informasi kepemiluan, memahami hak dan kewajibannya, serta terlibat aktif dalam mengawasi setiap proses demokrasi. Dengan demikian, pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran bersama seluruh elemen masyarakat.(Tyaz)

Baca Juga

View

Post a Comment

Hi Please, Do not Spam in Comments

Lebih baru Lebih lama

Rizal Diansyah, ST

Pimpred Media Jawapes. WA: 0818306669

Countact Pengaduan