Ekonomi Digital Makin Berkontribusi, Penerimaan Pajak Capai Rp58,75 Triliun


Jawapes, JAKARTA – Aktivitas ekonomi digital di Indonesia terus memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Hingga 30 September 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp58,75 triliun.

Penerimaan tersebut dihimpun dari empat sektor utama, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), transaksi aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan, capaian tersebut menunjukkan besarnya kontribusi kegiatan ekonomi berbasis digital terhadap penerimaan negara. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, DJP terus memperluas basis pemungutan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor digital.

Dari keseluruhan penerimaan, kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE yang mencapai Rp45,21 triliun. Berikutnya, Pajak SIPP menyumbang Rp5,96 triliun, pajak fintech sebesar Rp5,40 triliun, dan pajak transaksi aset kripto sebesar Rp2,18 triliun.

PPN PMSE Mendominasi Penerimaan

Sektor perdagangan digital masih menjadi penyumbang utama penerimaan pajak ekonomi digital. Hingga akhir September 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN.

Pada September 2026, terdapat tiga pelaku usaha baru yang ditetapkan sebagai pemungut, yakni Namecheap Inc., Airwallex Commercelink (Netherlands) B.V., dan Airwallex Digital (Netherlands) B.V. DJP juga melakukan pembaruan data pemungut PPN PMSE atas Niantic International Ltd.

Dari 280 pelaku usaha yang telah ditunjuk, sebanyak 245 di antaranya telah melaksanakan pemungutan dan penyetoran PPN. Akumulasi penerimaan dari sektor ini mencapai Rp45,21 triliun.

Penerimaan tersebut terkumpul secara bertahap sejak 2020. Setoran PPN PMSE tercatat Rp731,4 miliar pada 2020, meningkat menjadi Rp3,9 triliun pada 2021 dan Rp5,51 triliun pada 2022. Selanjutnya, penerimaan mencapai Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp10,32 triliun sepanjang 2025. Sementara itu, setoran Januari hingga September 2026 mencapai Rp9,54 triliun.

Transaksi Kripto Hasilkan Pajak Rp2,18 Triliun

Kontribusi berikutnya berasal dari transaksi aset kripto. Hingga September 2026, penerimaan pajak dari sektor ini mencapai Rp2,18 triliun.

Jumlah tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,30 triliun dan PPN dalam negeri senilai Rp881,82 miliar.

Secara historis, penerimaan pajak kripto tercatat Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, kemudian meningkat menjadi Rp620,38 miliar pada 2024 dan Rp796,74 miliar pada 2025. Adapun penerimaan selama Januari hingga September 2026 mencapai Rp300,28 miliar.

Pajak Fintech Terkumpul Rp5,40 Triliun

Sementara itu, sektor teknologi finansial atau fintech menyumbangkan penerimaan pajak sebesar Rp5,40 triliun hingga 30 September 2026.

Penerimaan tersebut berasal dari beberapa jenis pajak. Di antaranya PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,51 triliun. Kemudian PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri sebesar Rp728,20 miliar, serta PPN dalam negeri senilai Rp3,16 triliun.

Berdasarkan catatan DJP, setoran pajak fintech mencapai Rp446,39 miliar pada 2022. Angka tersebut meningkat menjadi Rp1,11 triliun pada 2023 dan Rp1,48 triliun pada 2024. Pada 2025, penerimaan tercatat Rp1,37 triliun, sedangkan sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai Rp989,53 miliar.

Pajak Pengadaan Pemerintah Capai Rp5,96 Triliun

Dari aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem Pajak SIPP, penerimaan pajak hingga akhir September 2026 tercatat sebesar Rp5,96 triliun.

Penerimaan tersebut terdiri atas PPh Pasal 22 senilai Rp432,69 miliar dan PPN sebesar Rp5,53 triliun.

Setoran dari sektor ini juga menunjukkan kontribusi terhadap penerimaan negara. Pada 2022, penerimaan Pajak SIPP tercatat Rp402,38 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp1,12 triliun pada 2023 dan Rp1,33 triliun pada 2024. Pada 2025, penerimaan mencapai Rp1,23 triliun, sementara Januari hingga September 2026 tercatat Rp1,89 triliun.

DJP Perluas Pengawasan dan Basis Pemungutan

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, optimalisasi penerimaan dari sektor ekonomi digital akan terus dilakukan melalui perluasan basis pemungutan dan pengawasan secara berkelanjutan.

Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memastikan adanya kesetaraan perlakuan perpajakan antara pelaku usaha digital dan konvensional.

“DJP terus mendorong kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital melalui perluasan basis pemungutan dan pengawasan yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan setara bagi pelaku usaha digital maupun konvensional,” ujar Bimo.

Melalui penguatan kebijakan tersebut, DJP berupaya memastikan pertumbuhan aktivitas ekonomi digital berjalan beriringan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, sektor digital diharapkan semakin berperan dalam menopang penerimaan negara dan mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha.(Tyaz)

Baca Juga

View

Post a Comment

Hi Please, Do not Spam in Comments

Lebih baru Lebih lama

Rizal Diansyah, ST

Pimpred Media Jawapes. WA: 0818306669

Countact Pengaduan