Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

 Reses H. Abdul Mujib Soroti Kesehatan dan Insentif Guru TPQ

Jawapes, Probolinggo – Aspirasi warga terkait peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) menjadi pembahasan utama dalam Reses Masa Sidang III Tahun 2026 yang digelar oleh Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, pada Sabtu (8/8/2026) pagi.

Pelaksanaan reses yang bertempat di Kantor DPC PKB, Jalan Mastrip, Kota Probolinggo tersebut tidak sekadar menjadi ruang pertemuan politik berkala antara wakil rakyat dan pemilihnya.

Forum tersebut dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan riil di lapangan, sekaligus menagih keberpihakan serta komitmen kebijakan dari pemerintah daerah.

Ratusan warga Hadir dalam kegiatan Reses masa sidang lll wakil ketua DPRD Abdul Mujib fraksi PKB dapil wonoasih 

Dalam paparannya, Abdul Mujib menyampaikan bahwa sektor kesehatan harus tetap diutamakan dan ditempatkan sebagai urusan pelayanan dasar dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah.

Menurutnya, kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas publik perlu mendapatkan perhatian serius karena dampaknya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Ia menilai terdapat kecenderungan penurunan kualitas layanan kesehatan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga DPRD merasa perlu mengambil langkah tegas dalam fungsi pengawasan.

Oleh sebab itu, DPRD Kota Probolinggo akan mendorong penuh agar alokasi dukungan anggaran untuk sektor kesehatan tidak mengalami penyusutan pada tahun anggaran mendatang.

"Anggaran kesehatan harus tetap dijaga, bahkan kalau memungkinkan ditingkatkan. Ini kebutuhan dasar masyarakat," ujar Mujib di hadapan para peserta reses.

Selain sektor kesehatan, bidang pendidikan juga menjadi ekosistem vital yang dinilai tidak dapat dipisahkan dari agenda utama pembangunan daerah.

Ketua DPC PKB Kota Probolinggo ini menekankan bahwa kedua bidang tersebut semestinya berjalan beriringan karena sama-sama menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.

Persoalan penataan kota turut masuk dalam daftar prioritas yang disuarakan warga, di mana lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman membutuhkan kebijakan terarah serta program yang berkelanjutan.

Menurut legislator muda ini, perhatian pemerintah daerah juga perlu diarahkan pada penataan kawasan perumahan rakyat serta permukiman agar lebih layak huni.

Upaya tersebut harus disertai penguatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan melibatkan partisipasi aktif warga, di mana semangat gotong royong dinilai masih sangat sejalan dengan upaya menjaga keamanan di tingkat permukiman.

Di sisi lain, masalah sosial ekonomi turut mendapat sorotan tajam, di mana Abdul Mujib mengingatkan pentingnya skema perlindungan sosial yang tepat sasaran saat tekanan ekonomi masyarakat meningkat.

Untuk menjaga stabilitas moral masyarakat di tengah tekanan ekonomi, ia menilai peran tokoh agama dan pengasuh pesantren tetap menjadi fondasi benteng sosial yang sangat penting.

Dukungan terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren seperti bantuan sarana fisik, pengadaan komputer, hingga fasilitasi listrik ditegaskan akan terus diperkuat agar tetap kontekstual dengan perkembangan zaman.

Ahmad Taufik ketua TPQ Raudlatul islamiyah wonoasih 

Adapun aspirasi yang paling mendominasi datang dari para guru TPQ, salah satunya Ahmad Taufik (42) dari TPQ Raudlatul Islamiyah Wonoasih, yang memohon agar insentif guru TPQ dikawal dari Rp250.000 menjadi Rp500.000 per bulan, di mana Abdul Mujib berkomitmen mengawal angka yang saat ini berada di kisaran pembahasan Rp400.000 agar dapat diupayakan maksimal sesuai kemampuan APBD.

"Sebagai pejuang guru TPQ di Kota Probolinggo, kami mohon dana honor yang saat ini berjalan Rp250.000 per bulan ditingkatkan kembali menjadi Rp500.000 per guru," ungkap Ahmad Taufik.

Abdul Mujib menegaskan usulan kenaikan insentif guru TPQ menjadi salah satu aspirasi dominan dalam reses tersebut. Ia menyebut pembahasan dukungan bagi guru TPQ sebelumnya sudah masuk dalam pembahasan di tingkat komisi DPRD, dengan angka yang muncul sekitar Rp400.000 per guru setiap bulan. 

"Insya Allah akan terus kami kawal. Harapannya, anggaran yang dipatok Rp400.000 itu bisa diperjuangkan menjadi Rp500.000 sehingga ada rasa keadilan bagi para guru TPQ," tegas Mujib.(Id)

Baca Juga

View