wakil ketua DPRD kota Probolinggo: Abdul Mujib
Pembahasan laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya berlangsung dinamis. Sejumlah anggota dewan menilai tingginya SiLPA masih menjadi persoalan yang terus berulang karena penyerapan anggaran belum berjalan secara optimal dan belum mampu mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD 1 Kota Probolinggo Abdul Mujib, selaku ketua sidang mengatakan pola pengelolaan anggaran setiap tahun masih menghadapi persoalan yang sama. Menurutnya, diperlukan komitmen nyata dari pemerintah daerah agar temuan tersebut tidak terus terulang.
"Pembahasannya masih normatif seperti tahun-tahun sebelumnya. Persoalan yang muncul hampir sama, sehingga perlu langkah konkret agar tidak menjadi temuan yang berulang," ujar Abdul Mujib usai rapat paripurna.
Selain menyoroti SiLPA, DPRD juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap penyertaan modal pemerintah daerah pada sejumlah BUMD. Menurut legislatif, investasi daerah harus diukur berdasarkan kinerja dan manfaat yang dihasilkan bagi keuangan daerah.
Mujib menegaskan setiap penyertaan modal harus disertai data perkembangan usaha yang transparan. DPRD ingin mengetahui sejauh mana investasi tersebut mampu memberikan keuntungan bagi PAD atau justru masih membebani APBD.
"Kami membutuhkan laporan yang jelas beserta perbandingan kinerja dari tahun ke tahun. Dari situ bisa diketahui apakah penyertaan modal benar-benar menghasilkan atau masih menjadi beban anggaran," cetus politisi muda yang akrab disapa Gus Mujib.
DPRD juga berpandangan anggaran daerah sebaiknya lebih difokuskan pada sektor pelayanan dasar. Salah satu yang menjadi perhatian ialah peningkatan kualitas layanan kesehatan di RSUD karena dinilai memiliki manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus berpotensi meningkatkan PAD.
"Daripada terus menambah investasi pada sektor yang hasilnya belum pasti, lebih baik memperkuat pelayanan rumah sakit, termasuk pemenuhan peralatan medis. Dampaknya lebih cepat dirasakan masyarakat," tambah Mujib.
Menanggapi berbagai kritikan tersebut, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, memastikan pemerintah kota telah mempercepat penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai langkah mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Dia menjelaskan percepatan pembahasan anggaran dilakukan agar proses pengadaan barang dan jasa dapat dimulai lebih awal sehingga realisasi belanja pemerintah tidak lagi menumpuk pada akhir tahun anggaran.
"Kesepakatan KUA-PPAS telah tercapai. Seluruh OPD sudah kami instruksikan segera menyiapkan dokumen pengadaan melalui mekanisme yang berlaku agar pelaksanaan anggaran perubahan 2026 bisa berjalan lebih cepat," ujar Aminuddin.
Aminuddin juga mengungkapkan Pemerintah Kota Probolinggo berhasil memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk penguatan layanan kesehatan. Menurutnya, kesiapan administrasi membuat usulan pengadaan alat kesehatan senilai Rp94 miliar disetujui oleh Kementerian Kesehatan.
Amin mengatakan bahwa capaian tersebut menjadi bukti nyata kesiapan perencanaan daerah mampu membuka peluang memperoleh pendanaan dari pemerintah pusat tanpa membebani APBD secara penuh.
"Ketika Kementerian Kesehatan meminta usulan pengadaan alat kesehatan, seluruh persyaratan kami sudah siap sehingga bantuan sebesar Rp94 miliar dapat disetujui. Di Jawa Timur, Kota Probolinggo termasuk daerah yang berhasil memenuhi kesiapan tersebut," jelas Aminuddin.
Pemerintah Kota Probolinggo juga berkomitmen mempertahankan percepatan perencanaan pembangunan dengan menyiapkan Detail Engineering Design (DED) lebih awal agar pelaksanaan proyek fisik tahun anggaran 2027 dapat dimulai pada awal tahun.
"Kami menargetkan penyusunan DED selesai pada akhir 2026 sehingga pekerjaan fisik 2027 dapat dimulai lebih cepat. Seluruh kritik DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola anggaran," pungkas Aminuddin.(Id)
View
Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments