Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

PKB Kota Probolinggo Pastikan Pengurus Bersih dari ASN-P3K

Jawapes, probolinggo – Tudingan miring mengenai adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang masuk dalam gerbong kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ditepis keras.

Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo yang juga ketua DPC PKB, H. Abdul Mujib, S.Pd.I., menegaskan bahwa partainya tetap memegang teguh komitmen netralitas birokrasi.

"Kami pastikan, tidak ada ASN atau P3K di internal pengurus PKB. Kami sangat menjunjung tinggi aturan netralitas pegawai negara," tegas Mujib, Selasa (31/3/26) pagi.

Politikus dari Fraksi PKB ini menjelaskan bahwa transparansi data pengurus partai saat ini sudah sangat terbuka bagi publik. Ia mempersilakan pihak-pihak yang ragu untuk melakukan verifikasi langsung melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) milik KPU.

"Data pengurus kami sudah masuk dalam Sipol KPU. Silakan dicek satu per satu secara detail, mana yang dituding sebagai ASN atau P3K," tantangnya dengan nada lugas.

Mujib juga memberikan jaminan organisasi yang cukup tegas jika memang ditemukan adanya pelanggaran administrasi tersebut di kemudian hari. Ia menyatakan, PKB tidak akan segan mengambil langkah berani demi menjaga marwah partai dan kepatuhan terhadap undang-undang.

"Jika memang terbukti ada, kami siap mengeluarkan mereka kapan saja dari jajaran kepengurusan. Tidak ada tawar-menawar soal aturan," imbuhnya.

Mengenai munculnya isu ini, Mujib menilai hal tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang sengaja diembuskan pihak luar. Ia menyadari bahwa partai besar seperti PKB kerap menjadi sasaran opini negatif yang bertujuan menjatuhkan kredibilitas di mata masyarakat.

"Kami sadar banyak pihak yang mencoba membangun opini untuk menjatuhkan PKB. Namun, bagi kami itu hal biasa dan sudah sering terjadi," tuturnya santai.

Meski diterpa isu miring, Mujib memastikan mesin partai akan tetap bergerak tanpa terpengaruh oleh gangguan eksternal. "Kepentingan kami adalah kepentingan rakyat. Fokus utama kami tetap bekerja mewakili suara konstituen dan tidak akan berhenti hanya karena gangguan opini," pungkasnya. (Id)

Baca Juga

View