Jawapes Mojokerto – Ribuan buruh PT Pabrik Kertas Indonesia (PT Pakerin) menuntut kejelasan nasib mereka setelah berbulan-bulan tidak menerima gaji penuh dan Tunjangan Hari Raya (THR) 2025. Konflik internal keluarga pendiri perusahaan dan dana Rp1 triliun yang tertahan di Prima Master Bank membuat operasional terhenti, sementara ribuan pekerja hanya menerima 10 persen gaji dan terancam PHK massal.
Aktivis buruh Eko Gagak menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan.
“PT Pakerin sangat kaya raya, tetapi buruh justru disiksa dengan penunggakan gaji dan THR. Kekayaan itu juga hasil jerih payah buruh. Apakah ini keadilan?” ujarnya, Senin (15/9/2025).
Kuasa hukum PT Pakerin menyebut dana Rp1 triliun milik perusahaan tidak bisa dicairkan akibat persoalan legalitas. Namun, buruh menduga dana tersebut sengaja ditahan untuk menyelamatkan kondisi bank.
“Kami tidak tahu-menahu soal konflik warisan. Yang kami tahu, gaji dan THR belum dibayar. Mengapa buruh yang dikorbankan?” kata salah satu perwakilan serikat pekerja FSPMI.
Aksi demonstrasi buruh terus berlanjut di Surabaya dan Mojokerto, termasuk mendirikan tenda di depan Kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka mendesak pemerintah segera turun tangan.
“Gubernur Jawa Timur wajib turun tangan. Kami juga mendesak Presiden Republik Indonesia hadir memberi solusi agar ribuan buruh tidak terjebak PHK massal,” tegas Eko Gagak.
Para buruh menegaskan bahwa mereka tidak menuntut lebih dari hak-haknya.
“Buruh bukan ingin melawan, kami hanya menuntut hak sesuai hukum. Kalau PT Pakerin tidak mampu, biarkan pemerintah atau pihak lain mengelola, asalkan nasib buruh tidak terabaikan,” ungkap seorang buruh yang ikut aksi.
Meski sebagian dana akhirnya mulai dicairkan, ribuan buruh tetap menuntut kepastian pembayaran penuh dan keberlanjutan operasional perusahaan.
“Konflik internal jangan menjadikan buruh korban. Pemerintah harus hadir memberi kepastian agar PT Pakerin kembali beroperasi normal,” tutup Eko Gagak. (KB01)
View
Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments