 |
| Kepala Bappeda DR. Heri Soesanto, SH, MH, Wakil Ketua I DPRD Sidoarjo, H. Suyarno, SH, MH. wakil ketua DPRD, Ketua Pansus I, H. Tarkit Erdianto, SH, MH (berdiri) dan wakil ketua pansus I, Moch. Dhamroni Chudlori, M.Si. (kanan) |
Jawapes, SIDOARJO - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo menggelar 'Forum Konsultasi Publik Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029'. Kegiatan yang menghadirkan narasumber Kepala Bappeda DR. Heri Soesanto, SH, MH, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Suyarno, SH, MH, anggota DPRD sekaligus Ketua Pansus I H. Tarkit Erdianto, SH, MH dan Wakil Ketua Pansus I, Moch. Dhamroni Chudlori, M.Si digelar di ruang rapat Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (5/7/2025).
Turut hadir, perwakilan Kepala Desa, kelompok tani, insan pers, ormas dan juga akademisi.
Dalam paparannya, Kepala Bappeda Heri Soesanto menyampaikan bahwa visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan diarahkan untuk menjadi kabupaten metropolitan yang inklusif, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan.
“Visi ini merupakan bagian dari kesinambungan dan keselarasan antara RPJMN 2025–2029 yang mengusung tema ‘Indonesia Maju Menuju 2045’ dengan 8 visi besar Presiden, serta RPJMD Provinsi Jawa Timur dibawah kepemimpinan Gubernur Khofifah,” ujar Heri.
Bagaimana visi nasional Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berfokus pada negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Di tingkat provinsi, Jawa Timur akan mengusung semangat “Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan”, imbuh Heri.
Di tingkat kabupaten, Heri menuturkan bahwa pasangan kepala daerah terpilih, Subandi dan Mimik, telah menetapkan visi pembangunan yang dirangkum dalam Panca Karya Delta 5 misi strategis yang akan menjadi arah pembangunan Sidoarjo ke depan.
“Sementara di Sidoarjo, pasangan Bupati terpilih, Subandi dan Mimik, telah menetapkan visi pembangunan daerah yang dituangkan dalam lima misi utama, yang disebut ‘Panca Karya Delta’. Ini akan menjadi fondasi utama arah kebijakan daerah,” jelas Heri.
Untuk memastikan sinergi antar level pemerintahan, Bappeda Sidoarjo telah menjalin koordinasi intensif dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Kementerian PPN/Bappenas.
“Kami sudah dipanggil untuk memastikan keselarasan dokumen ini. Kami ingin RPJMD yang disusun tidak hanya mengikuti prosedur, tetapi betul-betul menyentuh kebutuhan riil masyarakat Sidoarjo,” tegas Heri.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Sidoarjo, Suyarno, menegaskan bahwa RPJMD bukan sekedar produk administratif, tetapi menjadi “roh pembangunan” Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun mendatang.
Ia menggarisbawahi bahwa fokus RPJMD kali ini akan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik.
“Pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditawar. Itu jadi prioritas dalam RPJMD kita,” tegasnya.
Suyarno juga mencontohkan dampak nyata dari pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran.
“Dulu Kebonjeruk sering banjir. Tapi setelah infrastrukturnya diperbaiki, bukan cuma banjir hilang, harga tanah juga naik. Itu bukti langsung manfaatnya,” tambahnya.
Digitalisasi pelayanan publik, lanjutnya, menjadi poin krusial lain dalam dokumen RPJMD. Ia menekankan pentingnya sistem administrasi yang transparan dan efisien sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
“Di era digital ini, administrasi harus jadi jembatan, bukan penghalang. Semua kebijakan harus mengarah pada kesejahteraan, keadilan, dan kemudahan bagi rakyat,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Pansus I RPJMD, H. Tarkit Erdianto, SH, MH menyampaikan program inisiatifnya meliputi penciptaan 100.000 lapangan kerja baru, layanan berobat gratis untuk warga Sidoarjo, program makan bergizi gratis bagi lansia, penyediaan 20.000 beasiswa kuliah, SD, SMP untuk anak yatim, distribusi 2.000 paket pupuk dan benih gratis bagi petani dan nelayan, pemberian Rp50 juta modal usaha untuk UMKM dan alokasi 500 juta per desa/kelurahan untuk BKK dan insentif perangkat desa.
Narasumber ke 4 yaitu Wakil Ketua Pansus I, H. Moch. Dhamroni Chudlori, M.Si menyampaikan programnya yaitu peningkatan kapasitas 20.000 UMKM naik kelas, pembangunan 3 dinas baru (penataan kota, PDAM, transportasi) dan pengadaan bus sekolah gratis, kenaikan tunjangan 100 persen untuk tenaga kesehatan, guru ngaji, GTT, dan honorer.
Selanjutnya juga adanya pengembangan pusat kreativitas pemuda dan desa wisata, dengan konsep satu desa satu duta wisata, renovasi 2.000 warung rakyat, kemudahan perizinan usaha melalui konsep Smart City serta revitalisasi taman kota dan perumahan.
Baik Ketua maupun Wakil Ketua Pansus RPJMD menekankan bahwa RPJMD Sidoarjo harus solutif dan tidak sekadar normatif. Fokus utamanya adalah menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Melalui forum konsultasi publik ini, Pemkab Sidoarjo berharap dapat menyempurnakan dokumen RPJMD sebelum diajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Langkah ini krusial dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan di Sidoarjo. (Tyaz)
View
Posting Komentar