Jawapes, SIDOARJO - Terkait relokasi gedung SMPN 2 Tanggulangin, Komisi D DPRD Sidoarjo mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo segera melaksanakan perintah Bupati Ahmad Muhdlor. Supaya anggaran pembangunan gedung bisa disiapkan pada tahun anggaran 2025, kelayakan feasibility study harus segera dituntaskan.
Sekretaris Komisi D Bangun Winarso mengatakan, ada dua SD dan satu SMP yang perlu direlokasi. Untuk membangun satu sekolah setidaknya membutuhkan 6.000m², pokoknya lebih dari 0,5 hektar. "Dulu pernah ada pembahasan soal tanah kas desa (TKD) yaitu di Desa Gempolsari dan Putat," ujar Bangun Winarso saat mendampingi Ketua Komisi D Abdillah Nasih.
Lebih lanjut Bangun Winarso menyampaikan bahwa feasibility study itu bisa melibatkan pihak ketiga. Itu diperlukan apabila tenaga-tenaga yang mampu di Disdikbud Sidoarjo sibuk melaksanakan program-program lain.
"Untuk itu, Komisi D mendorong Disdikbud Sidoarjo segera meninjau lahan tersebut dan cepat menyelesaikan persyaratan administrasinya. Disdikbud bisa berkoordinasi soal aset desa ini atas perintah bupati. Juga dibicarakan terkait kesepakatan dengan pemerintah setempat," ujarnya.
Direncanakan tahun ajaran 2025 sudah mulai ada relokasi siswa. Jadi diharapkan persoalan tanah sudah selesai. Dengan begitu, pada tahun anggara 2025, tinggal mengalokasikan anggaran pembangunan fisiknya, ungkap Bangun.
Sementara, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih berharap ada progres yang jelas jika memang berniat merelokasi SMPN 2 Tanggulangin sebagai solusi jangka panjang. "Persoalan ini harus diseriusi," ucapnya.
Diharapkan Dinas pendidikan juga harus berkomunikasi intens dengan stakeholders terkait. Jika memang serius, otomatis Disdikbud Sidoarjo segera membuktikannya dengan mencantumkan kegiatan itu dalam rencana kerjanya berikut anggarannya, pungkas Abdillah Nasih. (Ty/red)
Pembaca
إرسال تعليق