Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

foto: rembuk bersama menyelesaikan masalah nelayan

Jawapes, BELAWAN - Dalam rangka Rembuk Nelayan yang digelar DPD KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) Kota Medan diketuai M. Isa Al Basir dihadiri ratusan para nelayan di pesisir Jalan Pajak Baru Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan, Rabu pagi (23/02/2022) sekira Pukul 10.00 WIB.

Dengan Tema memperkuat Kebijakan Perlindungan dan Akunbilitas Anggaran Pro Nelayan Kecil, acara tersebut dihadiri Doni Setiawan selaku Ketua Internasional Budget Partnership, perwakilan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Alam Koropitan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI, perwakilan Ombudsman RI, Dedi mewakili Pertamina Sekjen DPP KNTI Iin Rohimin, Muhammad Salim Kepala PPSB, Dinas Koperasi Kota Medan dan Perwakilan Camat Kecamatan Medan Belawan serta bappeda.

Awaludin pengurus KNTI menyuarakan, Masyarakat nelayan mengeluhkan selama 45 tahun belum pernah mendapat kan BBM bersubsidi, mereka berharap untuk serius tanggapi masalah ini, tapi mengapa para pengusaha yang menerima," Ucap nelayan.

Pada intinya dalam acara ini kita rembukkan permasalahan nelayan sampai saat ini, terutama persoalan belum dinikmatinya program BBM bersubsidi bagi nelayan kecil serta masih maraknya kapal pukat trawl yang beroperasi.

"Terus terang sebenarnya kami sudah capek mengatakan acara seperti ini tapi nyatanya sampai kini nelayan tradisional belum juga dapat menikmati BBM bersubsidi bahkan operasional kapal pukat trawl serta alat tangkap sejenisnya yang berlebihan bertangkahan di Gabion tetap saja beroperasi tanpa bisa ditertibkan oleh aparat dan instansi terkait,”ungkap Awal.

Menurut Alam Koropitan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI mengatakan bahwa isu BBM bersubsidi adalah isu yang serius. Ini isu yang serius, kita ingin pastikan bahwa dalam hal ini BBM bersubsidi bisa terpenuhi” katanya.

Namun demikian kami juga perlu kerja sama dengan bapak dan ibu semua, kenapa? Karena pemerintah dalam menyalurkan subsidi ingin tepat sasaran.

Alam menambahkan, kantor Staf Presiden mendorong KKP dan BPH Migas dan juga Pertamina sebagai penyalur, supaya membenahi datanya dulu.

Selain masalah BBM bersubsidi sulit diperoleh nelayan dan pukat trawl, ternyata persoalan limbah juga dibahas dalam rembuk nelayan yang diadakan DPD KNTI Kota Medan tersebut. (Binsar Panjaitan)

Baca Juga

View