Jawapes Surabaya - Terkait penyebaran Covid-19 yang semakin merebah di daerah Jawa Timur maka akan ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimulai 11 hingga 25 Januari 2021 di 11 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
Adapun 11 Kabupaten/Kota adalah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang Kota dan Kabupaten, Batu, Madiun Kota dan Kabupaten, Lamongan dan Ngawi serta Kabupaten Blitar.
Penetapan dari sebelas daerah tersebut berdasarkan pertimbangan atas Instruksi Kemendagri No.1 Tahun 2021 yakni Surabaya Raya meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo.
Atas dasar daerah yang masuk zona merah dalam peta BNPB yaitu Kabupaten Blitar, Lamongan dan Ngawi. Daerah yang memenuhi seluruh kriteria 4 indikator yang ditetapkan oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) yaitu Kabupaten Madiun dan Kota Madiun.
Dalam empat kriteria pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 ini diukur mulai dari tingkat kematian di atas rata-rata nasional (3%), tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional (82%), tingkat kasus aktif di atas rata rata Nasional (14%) serta tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) ICU dan isolasi di atas 70%.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, berdasarkan Inmendagri 1/2021 diktum 1 disebutkan bahwa daerah prioritas adalah Surabaya Raya dan Malang Raya. Diktum 3 yang menyebutkan bahwa Gubernur juga dapat menetapkan Kabupaten-Kota lain.
Landasan penetapan Kabupaten dan Kota yang akan diberlakukan PPKM adalah daerah yang ditetapkan sebagai prioritas dalam Inmendagri 1/2021, daerah yang masuk zona merah dalam peta BNPB serta daerah yang memenuhi seluruh kriteria 4 indikator.
Khofifah membeberkan, berdasarkan 4 Indikator yang telah ditetapkan oleh KCPEN dan Kemendagri, ada dua daerah di Jatim yang memenuhi kriteria tersebut yakni, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun.
Berdasarkan peta resiko Covid-19 yang diterbitkan oleh Gugus Tugas Covid-19 Pusat bahwa Jawa Timur juga memiliki 3 zona merah saat ini yaitu Kabupaten Blitar, Ngawi dan Lamongan.
“Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut baik Instruksi Kemendagri dan 4 Indikator serta peta resiko Covid-19 yang diterbitkan Gugus Tugas Pusat, maka ditetapkan 11 Kab/Kota di Jatim diberlakukan PPKM mulai 11 hingga 25 Januari 2021,” ungkap Khofifah di Surabaya, Sabtu (9/1/2021).
Khofifah mengajak semua pihak termasuk masyarakat untuk ikut mematuhi pelaksanaan PPKM. Dengan adanya kerjasama semua pihak, Ia berharap penyebaran Covid-19 dapat terus ditekan sehingga kegiatan masyarakat terutama pemulihan ekonomi dapat berjalan maksimal.
“Salah satu penyebab peningkatan kasus Covid-19 ini adalah peningkatan mobilitas manusia sehingga penularan Covid-19 terus berjalan dan belum bisa dihentikan. Padahal, penurunan mobilitas akan sangat berpengaruh terhadap proses penularan Covid-19. Maka dengan di berlakukan PPKM ini diharapkan dapat menekan penularan Covid-19,” terangnya.
Sementara itu, saat ini kasus Covid-19 di Jatim menujukkan tren yang cukup signifikan. Dimana per-Sabtu 9 Januari 2020, kasus Covid-19 di Jatim mencapai 91.609 kasus dengan kasus konfirmasi sembuh sebanyak 78.602 kasus (85,80%), kasus yang dirawat sebanyak 6.627 kasus (7,24%) dan meninggal 6.380 kasus (6.96%).
Sementara itu berdasarkan data kapasitas TT Covid-19 di Jatim, terdapat peningkatan jumlah BOR ICU isolasi maupun isolasi biasa untuk pasien Covid-19. Saat ini, BOR ICU Covid-19 telah mencapai 72% dan Isolasi Covid-19 mencapai 79%. Angka ini tentunya perlu diwaspadai karena standar dari WHO adalah 60%.
Selain itu, tren kasus mingguan baru Covid-19 di Jatim mengalami peningkatan yang signifikan sejak minggu kedua yaitu November sampai Januari. Tampak bawa kasus Covid-19 maupun kematian belum menunjukkan tren penurunan sehingga dibutuhkan pembatasan mobilitas guna mencegah penyebaran Covid-19 di Jatim. harapannya PPKM ini menjadi upaya yang masif dan terstruktur untuk menghambat penyebaran Covid-19 di bumi Jawa Timur ini,” pungkasnya.
(Tim)
Pembaca
Posting Komentar