Ketua Umum Jawa Corruption Watch, Rizal Diansyah Soesanto, ST menyampaikan adanya cost politik dalam pilkada yang sangat tinggi, mampu merangsang para calonnya dalam melakukan tindakan korupsi. “Adanya Cost politik seperti pengeluaran biaya pilkada yang legal (biaya kampanye) dan biaya pilkada illegal seperti money politik, mahar parpol, suap penyelenggara bahkan untuk suap hakim, hal ini mampu menjadi pemicu kepala daerah untuk melakukan korupsi,” ujar Rizal, Selasa (1/12/2020).
Momentum pilkada serentak tahun 2020 yang bertepatan dengan hari anti korupsi sedunia bisa saja dimaknai sebagai pertanda alam yang ingin memberikan warning kepada masyarakat tentang bahaya laten korupsi. “Korelasi kejahatan Korupsi dan Pilkada sangat lekat karena produk Pilkada seperti Bupati dan wakilnya adalah profesi yang sangat potensial untuk melakukan korupsi. Sehingga masyarakat khususnya yang sedang melakukan Pilkada harus melakukan screening yang ketat kepada calon kepala daerah yang akan dipilih pada 9 Desember mendatang,” tegas Rizal.
Screening bisa dilakukan dengan cara memahami rekam jejak calon sehingga produk pilkada bisa meminimalisir potensi korupsi bagi kepala daerah. “Masyarakat harus cerdas karena sistem kita tidak melakukan filter yang kuat terhadap kemungkinan produk pilkada akan berakhir pada masalah korupsi karena hal ini sudah terbukti banyaknya Kepala Daerah yang tertangkap akibat kasus korupsi,” kata Rizal.
Untuk itu dia berharap, momentum hari anti korupsi sedunia yang akan diperingati bertepatan dengan hari pencoblosan pilkada harus relevan dengan komitmen masyarakat dalam memberantas korupsi dengan menjadi pemilih cerdas sehingga pilkada serentak menjadi pilkada yang berintegritas demi mewujutkan negara Indonesia yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.(Red)
View
Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments